Fahira Idris: Pengentasan Kemiskinan Jadi Investasi Stabilitas Nasional, Bukan Urusan Sosial Semata

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menilai langkah Pemerintah membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan terobosan penting dalam upaya mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.

Sistem ini diyakini mampu memastikan program-program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran sehingga target nol persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai dalam waktu singkat.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah sistem integrasi data yang menggabungkan berbagai informasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

DTSEN menyatukan data dari DTKS, P3KE, dan Regsosek menggunakan NIK sebagai pengenal utama, sehingga menghasilkan basis data yang akurat dan menyeluruh untuk keperluan kebijakan publik.

Tujuan utama DTSEN adalah memastikan bantuan sosial dan subsidi pemerintah tepat sasaran, menghindari tumpang tindih data antar lembaga, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Data diperbarui setiap tiga bulan dan digunakan untuk menentukan penerima bansos seperti PKH dan BPNT, berdasarkan klasifikasi kesejahteraan dalam sistem desil.

DTSEN diresmikan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 dan menjadi acuan utama dalam perencanaan anggaran perlindungan sosial, termasuk alokasi Rp 508,2 triliun pada tahun 2026.

Sistem ini memperkuat transparansi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif.

“Saya mengapresiasi Pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas nasional, sejajar dengan pembangunan infrastruktur dan investasi. Isu ini bukan sekadar urusan sosial, melainkan juga investasi ekonomi dan stabilitas nasional. Visi Indonesia Maju 2045 hanya akan kokoh bila seluruh rakyat tumbuh bersama,” kata Fahira Idris dikutip, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan karitatif seperti bantuan sosial semata, tetapi harus menyentuh akar masalah melalui langkah-langkah struktural dan sistemik.

Pendidikan, misalnya, perlu dijadikan jalan utama mobilitas sosial vertikal.

Fahira mendorong agar sekolah rakyat diperbanyak untuk anak-anak dari keluarga termiskin dengan sistem asrama dan kurikulum terintegrasi, sekaligus memperluas afirmasi pendidikan tinggi bagi anak-anak dari daerah tertinggal.

Di bidang ekonomi, ia menekankan pentingnya penguatan UMKM inklusif sebagai pilar ekonomi lokal yang tahan terhadap kemiskinan.