VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Menteri Budi Arie: Biar Kopdes Diawasi Anggotanya Sendiri

Alih-alih mengucurkan uang tunai ke koperasi, bank menyalurkan barang sesuai kebutuhan koperasi, seperti dari PT Pupuk Indonesia atau LPG, langsung dari pemasok. 

“Ini untuk memitigasi risiko tertinggi,” jelas Budi Arie.

Meski begitu, ia menegaskan pengelolaan koperasi tetap harus berbasis prinsip bisnis. 

Proposal usaha yang diajukan harus jelas dan realistis, bukan sekadar meminta dana. 

“Kita mengubah mindset masyarakat untuk menjadi pelaku usaha. Bukan karitatif, bukan bagi-bagi,” ujar Budi Arie.

"Mau bisnis apa? Penyaluran elpiji, Bulog, ID Food, Pupuk Indonesia. Itu operasinya. Setelah itu, berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Baru bicara pembiayaan." 

Terkait pengawasan, Budi percaya pengawasan terbaik justru datang dari anggota koperasi sendiri. 

Ia mendorong agar minimal separuh penduduk desa menjadi anggota, sehingga partisipasi masyarakat menjadi kontrol sosial yang efektif. 

“Kalau satu desa ada 4.000 penduduk, 2.000 jadi anggota, ya diawasi oleh 2.000 orang itu. Kalau ada masalah, langsung teriak di media sosial,” jelasnya.

Ikut Perintah Prabowo

Tak hanya soal teknis koperasi, wawancara ini juga menyentuh isu politik. 

Saat disinggung soal tudingan bahwa dirinya “menteri titipan”, Budi Arie tak ambil pusing. 

“Orang mau komentar apa saja, silakan. Kita buktikan saja dengan kerja. Biar waktu yang menilai kapasitas kita,” ujarnya mantap.

Ia juga mengungkap arah politik kelompok relawan itu apakah akan ke Partai Gerindra atau PSI.

Budi Arie menegaskan jika saat ini dirinya tetap tegak lurus untuk mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto, meski Joko Widodo (Jokowi), sosok yang didukung condong mendukung PSI.