Puan Singgung Bendera One Piece di Sidang Tahunan MPR: di Balik Pesan Ada Keresahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.

Menurut Puan, perkembangan teknologi, khususnya media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk kritik yang kreatif sekaligus khas generasi saat ini.

Baca juga: Demo di Pati Lengserkan Sudewo Resmi Digelar, Bendera One Piece Turut Berkibar

"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti “kabur aja dulu”, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti “bendera One Piece”, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital," kaga Puan dalam pidato sidang tahunan MPR/DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Bendera One Piece adalah simbol fiktif dari anime dan manga populer One Piece karya Eiichiro Oda.

Bendera ini dikenal sebagai Jolly Roger milik Bajak Laut Topi Jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy.

Sidang tahunan MPR/DPR ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sidang Tahunan MPR adalah forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, biasanya menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Sidang ini merupakan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang bertujuan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat.

Puan memandang fenomena ini sebagai tanda bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zamannya sendiri.

"Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan," ujarnya.

Baca juga: Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI Bukan Bentuk Makar, Pemerintah Diminta Tak Represif

Dia menekankan perlunya kebijaksanaan dalam menyikapi kritik. Kebijaksanaan, menurut Puan, bukan sekadar mendengar, tetapi memahami.

"Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," ungkapnya.

Puan berharap, apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat, tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik, katanya, justru harus menjadi cahaya yang menerangi jalan bersama.

"Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan," ucapnya.