Akademisi Jayabaya Dukung Pesan Hendropriyono soal Bendera One Piece: Nilai Luhur Harus Dijaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi yang juga ketua Yayasan Universitas Jayabaya, Moestar Putra Jaya, mendukung pernyataan Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono yang mengingatkan agar lelucon tidak kehilangan makna.

A.M. Hendropriyono, adalah seorang tokoh militer, intelijen, dan politik Indonesia. Ia merupakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pertama.

Pernyataan itu merespons pengibaran bendera One Piece saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang disebut tidak dipermasalahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bendera One Piece adalah simbol fiktif dari anime dan manga populer One Piece karya Eiichiro Oda.

Bendera ini dikenal sebagai Jolly Roger milik Bajak Laut Topi Jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy.

Di sisi lain, aksi pengibaran bendera One Piece di bawah Merah Putih memicu pro dan kontra. Sebagian masyarakat menganggapnya kreatif dan menghibur, sebagian lagi menilai kurang tepat.

“Saya sepakat dengan Pak Hendropriyono. Kreativitas itu penting, apalagi jika Presiden sudah memberi izin, tapi itu tidak berarti bebas tanpa batas. Simbol negara seperti Merah Putih memiliki nilai luhur yang harus dijaga,” tutur Moestar, Kamis (14/8/2025).

Baca juga: Eks Pejabat BIN Kumpul, Hendropriyono: Indonesia Jangan Sampai Seperti Suriah, Sudah Ada Gejalanya

Nilai luhur adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap mulia, universal, dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral dan etika yang membentuk karakter individu maupun kolektif suatu bangsa.

Moestar menggarisbawahi pepatah lama: kalau mau melucu, pastikan yang tertawa bukan hanya Anda sendiri. Menurutnya, pesan Hendropriyono yang singkat, “lelucon jangan sampai tidak lucu”, sarat makna dan patut menjadi pedoman. 

“Lelucon yang sehat bukan hanya mengundang senyum, tapi juga memberi pesan yang tidak merendahkan nilai luhur dan tidak menimbulkan salah paham,” ucapnya.

Ia menekankan, di tengah kebebasan berekspresi, ada etika yang tidak boleh diabaikan. Pertama, Merah Putih adalah simbol persatuan, harga diri, dan kedaulatan bangsa. 

Penempatan bendera One Piece di bawah Merah Putih secara aturan mungkin tidak salah, tetapi maknanya harus jelas—sebagai bagian dari perayaan kreatif, bukan aksi politis yang memecah belah.

Kedua, Moestar sejalan dengan peringatan Hendropriyono agar masyarakat tidak provokatif di era pasca kebenaran (post-truth), di mana opini sering lebih kuat dibanding fakta. 

“Pesan yang kabur bisa jadi bola liar. Satu gambar bisa ditafsirkan seribu cara, dan tidak semua tafsir membawa kebaikan,” katanya.

Ketiga, komentar Hendropriyono dinilai Moestar sebagai bentuk pendidikan publik dimana demokrasi memberi ruang untuk berkreasi, tapi kebebasan itu bukan tanpa pagar.

Moestar mengibaratkan hal itu layaknya orang tua memberi izin anaknya bergadang namun berpesan untuk menikmati kebebasan,  tapi juga tidak lupa ada konsekuensinya.

Moestar menyimpulkan, fenomena ini menjadi pelajaran berharga bahwa kreativitas dan penghormatan terhadap simbol negara tidak harus bertentangan. 

“Justru jika berjalan beriringan, keduanya akan memperkuat rasa kebangsaan kita. Dan tentu saja, seperti pesan Pak Hendropriyono, kalau mau melucu, pastikan lucunya sampai dan mendidik,” ujarnya.

Baca juga: Suami di Berau Kaltim Bunuh Istri dan 2 Anak Karena One Piece, Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku

Ia lalu menutup dengan pertanyaan retoris, “Di tengah arus budaya pop dan kebebasan berekspresi, maukah kita menjadi generasi yang kreatif tapi santun, atau hanya menjadi penonton yang tertawa sebentar lalu lupa menjaga makna sesungguhnya? Jawabannya ada di kita semua.”

Diketahui, AM Hendropriyono memberikan tanggapan yang bernuansa hati-hati dan strategis terkait pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang HUT ke-80 RI.

Menurutnya, bendera Merah Putih harus tetap di posisi paling terhormat, dan bendera lain seperti One Piece hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan pengganti.

Ia mengingatkan agar pengibaran bendera tersebut tidak bersifat provokatif, tidak digunakan untuk menyindir, menyerang, atau menggalang massa untuk agenda politik tertentu.

Moestar Putrajaya diketahui aktif menyuarakan kritik terhadap kondisi demokrasi di era digital. Ia menyebut bahwa demokrasi saat ini “terjebak dalam debat kosong” dan bahwa keterbukaan informasi belum tentu meningkatkan pemahaman publik terhadap isu politik.

Pandangannya sering dikutip dalam diskusi tentang politik kontemporer dan peran media sosial dalam membentuk opini publik.

A.M. Hendropriyono adalah arsitek intelijen modern Indonesia. 

Lahir di Yogyakarta pada 7 Mei 1945, A.M. Hendropriyono memulai karier militernya di Akademi Militer Nasional Magelang, lulus tahun 1967.

Ia dikenal sebagai perwira infanteri yang cepat naik pangkat berkat keterlibatannya dalam operasi-operasi strategis, termasuk Operasi Seroja di Timor Timur dan penumpasan gerakan separatis di berbagai daerah.

Sebagai Komandan Kopassus dan Pangdam Brawijaya, Hendropriyono menunjukkan pendekatan militer yang berpadu dengan analisis intelijen.

Namun, keterlibatannya dalam Peristiwa Talangsari 1989 di Lampung masih menjadi catatan kontroversial dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia.

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Hendropriyono diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pertama yang dibentuk secara resmi setelah reformasi.

Di bawah kepemimpinannya (2001–2004), BIN mengalami modernisasi struktur dan fungsi, dengan pendekatan yang lebih sistematis terhadap ancaman terorisme, separatisme, dan destabilitas politik.

Ia memperkenalkan konsep “filsafat intelijen” sebagai landasan berpikir strategis, menjadikan intelijen bukan sekadar alat pengumpulan informasi, tetapi instrumen kebijakan negara. Hendropriyono juga aktif dalam membangun kerja sama intelijen regional, terutama pascatragedi Bom Bali 2002.

Bendera One Piece, dikenal sebagai Jolly Roger milik kru Straw Hat Pirates, menampilkan tengkorak tersenyum bertopi jerami di atas latar hitam.

Dalam dunia fiksi ciptaan Eiichiro Oda, bendera ini melambangkan kebebasan, persahabatan, dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.

Namun, di dunia nyata, bendera ini kini dikibarkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial-politik.

Aksi ini muncul secara organik di media sosial dan dianggap sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah.