Prasetyo Hadi Bela Rekan Tanus Sugiono Rangkap Jabatan Menlu–Sekjen Gerindra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan dukungannya terhadap rekannya sesama alumni SMA Taruna Nusantara, Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik dan pengamat terkait potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan tersebut.

Menurut Prasetyo, untuk sementara waktu Sugiono akan menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai Menlu dan Sekjen partai. Ia menilai tidak ada persoalan dalam rangkap jabatan tersebut, mengingat sistem kerja internal Gerindra bersifat kolektif dan mapan.

“Partai itu kolektif, kolegial. Jadi, misalnya disebut Sekjen, ya beliau tidak juga kemudian bekerja sendiri,” ujar Prasetyo Hadi di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025), merespons kekhawatiran publik soal netralitas diplomasi Indonesia.

Prasetyo juga rangkap jabatan sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menegaskan bahwa Gerindra sebagai partai pendukung utama Presiden Prabowo Subianto memiliki perangkat organisasi yang memungkinkan pembagian tugas secara efisien, sehingga jabatan strategis seperti Sekjen tidak menjadi beban tunggal.

Sugiono resmi ditunjuk sebagai Sekjen Gerindra menggantikan Ahmad Muzani pada Jumat (1/8/2025), dalam struktur baru Dewan Pimpinan Pusat yang ditetapkan langsung oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Meski kini memegang jabatan strategis di partai, Sugiono tetap menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo.

Baca juga: Nama Hasto Kristiyanto Tak Ada dalam Struktur Pengurus PDIP: Tersingkir atau Bakal Jadi Sekjen Lagi?

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga menegaskan tidak ada persoalan dalam rangkap jabatan tersebut. “Saya rasa Pak Sugiono itu tetap akan menjadi Sekjen Partai tetapi juga tetap menjadi Menteri Luar Negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dasco menyebut sistem manajemen internal Gerindra sudah mapan dan kolektif, sehingga tugas partai dan pemerintahan bisa dijalankan secara paralel.

“Saya pikir pembagian tugasnya pemerintah dan di partai itu bisa dijalankan dengan baik. Karena Gerindra itu adalah partai yang sudah lama dan manajemennya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Namun, sejumlah pengamat menilai rangkap jabatan tersebut berisiko mengaburkan independensi diplomasi Indonesia. Lina Alexandra, peneliti senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyoroti lemahnya penjabaran Sugiono soal prinsip bebas aktif dalam diplomasi.

“Arah kebijakan luar negeri seharusnya didasarkan pada kalkulasi strategis, bukan sekadar retorika,” ujarnya dalam diskusi publik CSIS, Sabtu (2/8/2025).

Sementara itu, Dr. Asep Kamaluddin dari UPN Veteran Jakarta menyebut penunjukan Sugiono sebagai Menlu lebih bersifat afirmatif terhadap kekuasaan Presiden.

“Ini menyerupai pola Orde Baru, di mana Menlu cenderung menjadi perpanjangan tangan Presiden, bukan aktor independen diplomasi,” ujarnya saat dihubungi.

Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, menilai penunjukan Sugiono sebagai Sekjen Gerindra adalah bentuk konsolidasi kekuasaan Prabowo.

“Sugiono adalah anak ideologis Prabowo, yang dipercaya penuh untuk menjalankan roda partai,” kata Jamiluddin.

Secara konstitusional, Menteri Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, serta mewakili negara dalam forum internasional. Posisi ini menuntut netralitas tinggi dan independensi dari kepentingan politik domestik.