Selasa, 7 Oktober 2025

Ijazah Jokowi

Jokowi Bakal Dilaporkan ke Bareskrim usai Tuduh Kasus Ijazah Dibekingi Orang Besar

Jokowi bakal dilaporkan ke Bareskrim Polri atau polda usai menuding ada orang besar yang membekingi dalam isu ijazahnya.

Instagram @jokowi
PEMULIHAN NAMA BAIK - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi dalam  acara Kompas 100 CEO Forum ke-15 yang diselenggarakan di Ruang Konferensi Pers, Istana Garuda, Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi bakal dilaporkan ke Bareskrim Polri atau polda usai menuding ada orang besar yang membekingi dalam isu ijazahnya. Adapun hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengungkapkan pihaknya bakal melaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Adapun pelaporan setelah Jokowi menuduh para orang yang mempermasalahkan ijazahnya dibekingi 'orang besar'.

Petrus menganggap tuduhan Jokowi telah menggiring opini publik dan melecehkan sebuah gerakan masyarakat.

"Terakhir, dengan enteng dia bilang sekaligus melecehkan gerakan advokasi ini sebagai diorkestrasi oleh kelompok besar, ada yang mem-backup."

"Masyarakat lalu mempunyai kesan yaitu backup dana, backup kekuasaan, demi memenjarakan Mas Roy (Suryo) dan kawan-kawan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/8/2025), dikutip dari YouTube Refly Harun.

Petrus mengatakan, pihaknya mengutuk tudingan Jokowi tersebut dan berencana akan melaporkan mantan Wali Kota Solo itu ke kepolisian.

Baca juga: Jika Ijazah Jokowi Terbukti Palsu, Oegroseno: Komisioner KPU di Solo, Jakarta & Pusat Bisa Dipidana

Menurutnya, Jokowi telah melakukan ujaran kebencian lewat tuduhannya itu.

"Ini akan berujung dengan tim advokasi, aktivis, dan akademisi, kita melaporkan Jokowi ke Bareskrim atau polda terkait dengan ujaran kebencian dan pernyataan bohong yang menuduh bahwa gerakan advokasi yang dilakukan Mas Roy dan kawan-kawan, gerakan advokasi yang dilakukan sejumlah tokoh masyarakat terhadap pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai dibiayai oleh kelompok besar," katanya.

Petrus mengatakan pernyataan Jokowi tersebut telah mengadu domba masyarakat.

Ia juga mengungkapkan tudingan itu turut menyeret Partai Demokrat yang sempat dianggap membekingi terkait mempermasalahkan ijazah Jokowi dengan narasi 'partai biru'.

"Salah satu pihak yang merasa telah menjadi korban adalah partai berseragam biru, seperti Demokrat yang sudah bereaksi. Ini potensi akan memecah belah bangsa semakin besar," ujarnya.

Dia mengungkapkan kemungkinan eks Gubernur DKI Jakarta itu akan dilaporkan pada besok Selasa (5/8/2025) atau lusa Rabu (6/8/2025).

Jokowi Sebut Ada Orang Besar Tunggangi isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

Jokowi mengakui adanya tokoh besar di balik isu pemakzulan putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dugaan ijazah palsu yang terus mendera dirinya.

Meski begitu, ia enggan menyebut siapa tokoh tersebut.

“Kan saya sudah sampaikan feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan."

"Artinya memang ada orang besar ada yang mem-backup. Semua udah tahu lah,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (25/7/2025), dikutip dari Tribun Solo.

Sebelumnya, ia juga mengatakan adanya agenda besar di balik dua isu yang berhembus kepadanya dan anaknya tersebut. Jokowi megaku hal itu dilakukan demi menurunkan reputasinya.

“Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade,” terangnya.

Baca juga: Kasus Ijazah Jokowi, Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kembali Periksa Saksi-saksi Pelapor

Meski begitu, ia tak begitu khawatir terkait dengan agenda di balik isu yang menyudutkan dirinya tersebut.

“Buat saya biasa-biasa saja. Termasuk itu (pemakzulan). Isu ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira ada agenda besar politik,” jelasnya.

Terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang masih terus bergulir, ia meminta masyarakat mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

“Ini kan dalam proses hukum. Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan kepada proses hukum yang ada. Kemudian nanti kita lihat di sidang yang ada di pengadilan seperti apa,” tuturnya.

Demokrat Bantah Bekingi Permasalahan Ijazah Jokowi

Partai Demokrat juga telah membantah terkait isu ada 'partai biru' yang membekingi isu kasus ijazah palsu Jokowi.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut tudingan tersebut adalah fitnah.

"Fitnah, fitnah (terkait tuduhan Partai Demokrat terlibat)," katanya saat sela-sela kunjungannya sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (27/7/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra pun turut membantah narasi tersebut.

Dia menegaskan hal itu merupakan tindakan pencemaran nama baik partai.

"Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah 'partai biru' yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).

Herzaky lantas mengeklaim hubungan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi, terjalin dengan baik.

Hal itu dibuktikannya dengan diundangnya keluarga Jokowi ke Kongres Partai Demokrat dan AHY juga diundang saat Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, meski berujung tidak bisa hadir karena tengah merawat SBY yang tengah sakit.

Baca juga: Mabes Polri Sebut Hasil Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi Sudah Diterima TPUA

Namun, kata Herzaky, AHY tetap menghormati undangan tersebut dengan mengutus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dan Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Dia juga menceritakan momen ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk SBY ketika dirawat di RSPAD beberapa waktu lalu.

Deretan bukti di atas, kata Herzaky, menjadi bukti bahwa tudingan Partai Demokrat terlibat merupakan upaya adu domba antara SBY dan Jokowi.

"Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat," katanya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Solo dengan judul "Di Solo, Jokowi Bantah Isu SBY Orang Besar di Balik Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved