Update Sidang Ekstradisi Paulus Tannos, Menteri Hukum: Masuk Tahap Pemeriksaan Saksi

TRIBUNNEWS .COM, JAKARTA - Menteri Hukum RI (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan update terkini soal sidang ekstradisi buron kasus proyek E-KTP Paulus Tannos.

Ekstradisi adalah proses hukum di mana seseorang yang dituduh atau telah dihukum karena melakukan kejahatan di suatu negara, diserahkan oleh negara lain tempat ia berada, agar bisa diadili atau menjalani hukuman di negara asalnya.

Baca juga: Buronan KPK Paulus Tannos Menolak Diekstradisi, Menko Yusril: Itu Kewenangan Negara

Kata Supratman, sidang terhadap Tannos di Pengadilan Singapura telah memasuki tahap pemeriksaan saksi.

"Sidang terkait dengan Paulus Tannos. Saat ini masih dalam proses persidangan. Kalau tidak salah, informasi laporan Dirjen AHU saat ini dalam proses pemeriksaan saksi," kata Supratman saat jumpa pers di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum, Cinere, Depok, Selasa (29/7/2025).

Baca juga: Paulus Tannos Menolak Diekstradisi, Pengadilan Singapura Lanjutkan Sidang pada 7 Agustus 2025

Hanya saja, Supratman tidak membeberkan secara detail siapa saja saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas saat ini masih terus melengkapi dokumen yang dibutuhkan Otoritas Singapura.

Kata dia, Kemenkum dan KPK merupakan pihak yang mewakili Indonesia dalam persidangan ekstradisi.

Meski demikian, Supratman berharap agar Paulus Tannos secara sukarela menyerahkan diri untuk diekstradisi ke Indonesia.

"Semoga, mudah-mudahan dalam perjalanan ini nanti yang bersangkutan mau secara sukarela, ya, sebelum ada keputusan. Kita berharap begitu," kata dia.

Akan tetapi kata Politikus Partai Gerindra tersebut, jika memang tidak ada kesadaran bagi Tannos untuk mengekstradisi ke Indonesia, maka pemerintah tinggal menunggu hasil keputusan hakim.

"Tapi kalau tidak, ya kita tunggu keputusannya," tandas dia.

Baca juga: Menteri Hukum: Proses Pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia Masih Panjang

Diketahui, Pengadilan Singapura telah menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Paulus Tannos.

Maka dari itu, proses persidangan ekstradisi Paulus Tannos mulai bergulir.

Adapun kasus Paulus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. 

Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.

Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, merupakan buronan KPK di kasus korupsi megaproyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Perusahaan itu disebut menerima Rp145,8 miliar.

Paulus Tannos ditetapkan sebagai tersangka sejak 2019 silam. Dia kemudian menjadi buronan KPK sejak 19 Oktober 2021.

Dalam pengejaran KPK, Paulus Tannos ternyata sempat berganti nama menjadi Thian Po Tjhin dan berganti kewarganegaraan untuk mengelabui penyidik. Tannos tercatat memiliki paspor Guinea Bissau, sebuah negara di Afrika Barat.

Pelarian dari Paulus Tannos pun berakhir di awal tahun ini. Tannos ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), bersama otoritas keamanan Singapura pada 17 Januari 2025.

Sidang penahanan (commital hearing) yang digelar di Pengadilan Singapura selama tiga hari, 23–25 Juni, terhadap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Paulus Tannos telah usai.

Persidangan tiga hari itu baru membahas soal keberatan Paulus Tannos untuk diekstradisi ke Indonesia.

"Sidang tiga hari yang berakhir ini baru sampai tahap membahas keberatan pihak PT [Paulus Tannos]," kata duta besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).

"Dan mereka tetap pada sikap untuk menolak diekstradisi dengan berbagai macam alasan, termasuk soal Perjanjian Ekstradisi yang bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura," sambungnya.

Suryo mengatakan Pengadilan Singapura akan kembali melanjutkan proses sidang ekstradisi pada Senin, 7 Juli 2025.

Sidang akan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Paulus Tannos.

"Pihak pengacara PT akan mengajukan saksi yang memperkuat keberatan mereka dan sidang akan dilanjutkan tanggal 7 Juli dan hakim meminta nama-nama saksi yang akan diajukan oleh PT," kata Suryo.

Ketika dikonfirmasi apakah pihak Indonesia juga akan menghadirkan saksi, Suryo menyatakan tidak.

"Yang mengajukan yang keberatan [Paulus Tannos]. Kalau Pemerintah RI sudah jelas maksud permintaannya bahwa PT merupakan tersangka pelaku korupsi e-KTP," ujarnya.

Suryo mengaku belum mengetahui agenda dari persidangan selanjutnya setelah tanggal 7 Juli.

Dikarenakan pihak Paulus Tannos bersikukuh menolak ekstradisi, maka kemungkinan persidangan berjalan alot.

"Belum tahu karena pengacara yang dipakai menggunakan segala cara untuk tidak diekstradisi. Akan makan waktu dan belum akan diputuskan cepat. Kita ikuti saja prosesnya," tutur Suryo.