Peradi Utama dan Kopri PMII Teken MoU Beasiswa Advokat Rp12 Miliar untuk 2.000 Kader Perempuan NU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Dalam upaya meningkatkan peran strategis dan profesionalisme perempuan Nahdlatul Ulama (NU) di bidang hukum, Dewan Pimpinan Nasional Persaudaraan Advokat Indonesia Utama (DPN Peradi Utama) dan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PB PMII) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk program beasiswa profesi advokat.

Penandatanganan ini menyediakan 2.000 beasiswa senilai total Rp12 miliar bagi kader perempuan Kopri PMII di seluruh Indonesia.

Acara penandatanganan berlangsung di Plaza PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/7/2025).

Momen ini menjadi bagian dari acara "Opening Ceremony Fasilitator Nasional" yang bertema "Suara Strategis Perempuan Melalui Diplomasi, Digitalisasi dan Pemahaman Geopolitik Global".

MoU ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Peradi Utama, Hardi Fardiasyah, dan Sekjen R. Jourda Ugroseno, serta dari pihak Kopri PB PMII oleh Ketua Wulan Sari Aliyatus Sholikhah, dan Sekjen Rhofitania.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Mazda M. Zain, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); Dadang Solihin dari Kementerian Luar Negeri; dan Asrul Raman, Direktur Lakpesdam PBNU.

Ketua Umum Peradi Utama, Hardi Fardiansyah, menyatakan komitmen penuh organisasinya untuk menggali potensi kader perempuan NU yang bertalenta di bidang hukum namun terkendala biaya.

“Dengan adanya beasiswa pendidikan khusus profesi advokat dari Peradi Utama ini, dapat tercipta generasi advokat perempuan yang profesional, punya kepedulian, dan cinta Tanah Air. Kami percaya, perspektif perempuan dalam penegakan hukum merupakan kekuatan,” ujar Hardi. 

Ia juga menambahkan bahwa program ini dapat diperpanjang jika mendapat sambutan positif.

Sementara Ketua Kopri PB PMII, Wulan Sari Aliyatus Sholikhah, menegaskan bahwa beasiswa ini adalah langkah strategis untuk pemberdayaan perempuan. 

“Beasiswa ini bukan hanya tentang pendidikan profesi, tetapi tentang membuka ruang bagi perempuan untuk hadir dan berdaya di sektor hukum, kebijakan, dan internasional,” katanya.

Dukungan juga datang dari Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla. 

"Penandatanganan MoU ini menjadi simbol kerja sama lintas organisasi dalam menguatkan peran strategis perempuan Indonesia, khususnya dalam bidang hukum dan keadilan sosial," ujarnya dalam sambutan.

Inisiator program, Michael, yang juga Kabid Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga DPP Peradi Utama, menjelaskan bahwa program ini lahir dari kepedulian terhadap kader perempuan NU lulusan sarjana hukum atau hukum syariah di daerah yang memiliki talenta namun terkendala finansial.

“Anggaran yang disiapkan berkisar Rp12 miliar. Saya yakin niat baik kami dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, menjadi motivasi sekaligus pembuka ruang bagi adik-adik Kopri PMII se-Indonesia untuk dapat terjun secara profesional dan berintegritas,” kata Michael.

Baca Selanjutnya: Pa gmni teken mou dengan peradi utama ribu kader bisa terima beasiswa pkpa

Calon peserta diharapkan dapat mulai mempersiapkan persyaratan administratif seperti ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) S1 hukum, surat keterangan magang, dan rekomendasi dari cabang Kopri PMII setempat, sesuai petunjuk teknis yang akan diumumkan lebih lanjut.