Penulisan Ulang Buku Sejarah Indonesia Sudah 90 Persen, Fadli Zon: Ada 5.500 Halaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia mendekati rampung. 

Dirinya mengungkapkan saat ini buku sejarah Indonesia tersebut telah memasuki proses penyuntingan. 

Baca juga: KontraS Soroti Revisi KUHAP: Dorong Atur Mekanisme Pengujian Penyadapan hingga Penahanan 

"80-90 persen mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Saya kan cuma dapat laporan berapa? 80-90 persen. Dan sekarang dalam proses editing," ujar Fadli Zon usai Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia di FIB Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025).

Fadli Zon menargetkan buku sejarah baru ini akan mulai diluncurkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, yakni pada 17 Agustus 2025. 

Meski begitu, dirinya mengatakan buku sejarah Indonesia baru ini tidak diwajibkan terbit pada 17 Agustus. 

"Tentu bukan harus strict 17 Agustus, dalam tahun inilah. Kita harapkan mungkin sebelum. Mungkin di bulan... Waktu itu saya akan memberikan ancar-ancar 80 tahun Indonesia terdekat, itu 17 Agustus," katanya. 

Buku sejarah baru tersebut, kata Fadli Zon, akan berisi 5.500 halaman. 

Dirinya mengungkapkan akan ada 10 jilid buku dengan 550 halaman.

"Total itu ada 5.000. Tadi disampaikan 5.500 halaman. Jadi setiap jilid itu kira-kira 550 halaman," pungkasnya.

Penulisan ulang sejarah RI adalah proyek yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia untuk merevisi dan memperbarui narasi sejarah nasional.

Tujuannya adalah agar sejarah Indonesia lebih objektif, inklusif, dan Indonesia-sentris, bukan lagi didominasi oleh sudut pandang kolonial.

Baca juga: Anies Baswedan Soal Penulisan Ulang Sejarah: Penting untuk Tidak Mengurangi dan Menambah

Apa yang Dilakukan?

• Menyusun 10 jilid buku sejarah dari masa prasejarah hingga era Presiden Joko Widodo2
• Melibatkan 113 sejarawan dan akademisi dari berbagai bidang dan wilayah Indonesia2
• Mengganti istilah seperti “prasejarah” menjadi “sejarah awal” untuk menegaskan eksistensi peradaban Nusantara sejak lama
• Menyoroti kontribusi perempuan, sejarah lokal, dan wilayah seperti Papua yang sebelumnya kurang mendapat perhatian

Kontroversi dan Kritik

• Beberapa pihak khawatir proyek ini bisa menjadi alat legitimasi politik atau mengaburkan pelanggaran HAM
• Ada kritik soal kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses awal