Respons PDIP dan PKB soal Isu Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI

TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diisukan menjadi Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sinyal itu menguat setelah terlaksananya Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025.

Kabar Jokowi bakal menjadi Dewan Pembina PSI pun direspons Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal dengan ucapan simbolik.

Cucun berujar, kembalinya Jokowi ke jalur partai politik adalah hal wajar setelah lengser dari kursi presiden.

“Welcome to the jungle untuk Pak mantan Presiden, Pak Jokowi masuk di partai politik, sekarang jadi Ketua Dewan Pembina ya,” ujar Cucun saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Cucun juga menyoroti pertemuan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Juli 2025.

Menurut Cucun, silaturahmi antar-tokoh bangsa sangat penting di tengah situasi ekonomi global yang menuntut stabilitas nasional.

“Saya sangat mengapresiasi pertemuan para tokoh. Indonesia harus tetap solid dan adem,” ucapnya.

Selain soal kabar Jokowi menjadi Dewan Pembina, dalam Kongres PSI, diumumkan bahwa Kaesang Pangarep terpilih sebagai ketua umum melalui sistem e-voting yang digelar sejak 12-18 Juli 2025.

Kaesang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam gelaran Pemilu Raya PSI, yakni sebanyak 65,28 persen.

Mengalahkan Ronald A Sinaga atau Bro Ron yang mengantongi 22,23 persen suara, dan Agus Mulyono Herlambang yang mendapat 12,49 persen suara. 

Baca juga: Kala Prabowo Lempar 3 Pantun di Kongres PSI, Singgung Nama Kaesang dan Makna Logo Baru Gajah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima yang saat ini menjabat sebagai ini mengaku menghormati kongres PSI sebagai mitra berdemokrasi PDI Perjuangan (PDIP).

"Kita ingin bagaimana kualitas demokrasi ini harus ditumpang oleh demokrasi lewat partai politik, maka saya mengapresiasi Kongres PSI sebagai partai yang dikatakan lebih progresif bagaimana partai itu partai yang super-terbuka," ujar Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Namun, Bima menilai kemungkinan Jokowi menjadi Ketua Dewan PSI justru akan menimbulkan kesan yang sebaliknya.

"Kalau partainya itu super terbuka terus Pak Jokowi Ketua Dewan Pembina terus Mas Kaesang Ketua Umum kan nanti lebih tidak go public." 

"Katanya terbuka? itu nanti kesannya jadi tidak terbuka, kesannya kok terus menjadi partai domestik lagi," ungkapnya.

Meski begitu, Bima menegaskan bahwa hal itu merupakan domain partai lain yang tidak bisa diurusi oleh pihak luar. Bima sendiri dalam posisi menghormati keputusan PSI.

"Tapi itu hak PSI," tutur Bima.

Isu Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI

Sampai saat ini, isu soal status Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI belum menemui titik terang.

Lewat pidatonya di Graha Saba Buana pada 19 Juli lalu, Jokowi mengaku akan mendukung penuh partai yang dipimpin Kaesang.

Namun, eks Wali Kota Solo ini tak menjawab dengan pasti mengenai kabar dirinya menjadi Dewan Pembina PSI.

Ia hanya menjelaskan arti mendukung full itu adalah siap bekerja. 
 
"Arti full mendukung artinya full penuh mendukung artinya harus siap bekerja," kata Jokowi di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Minggu (20/7/2025).

Ia enggan menjawab dengan gamblang terkait dirinya akan bergabung dengan PSI maupun menjadi Dewan Pembina.

Bahkan, ia meminta awak media untuk menanyakan hal itu langsung kepada pengurus partai berlambang gajah tersebut.

"Tanyakan saja ke PSI (soal dirinya menjadi Dewan Pembina)," ujar Jokowi.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Kaesang mengenai kabar ayahnya menjadi Dewan Pembina PSI.

Kaesang hanya menegaskan saat ini pihaknya masih dalam proses menyusun struktur kepengurusan baru di tingkat pusat. 

Oleh karena itu, belum ada keputusan resmi mengenai siapa saja yang akan mengisi jabatan strategis dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, termasuk posisi Dewan Pembina.

“Semua nanti akan jauh lebih jelas ketika pembentukan DPP selesai, bersama tim formatur yang membantu saya membangun struktur,” ujar Kaesang, Minggu.

Menurutnya, pembentukan struktur DPP merupakan proses yang sangat penting dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Tim formatur yang dibentuk akan melakukan seleksi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap nama-nama yang akan menduduki posisi strategis di PSI, termasuk apakah nama Jokowi akan secara resmi tercatat dalam jajaran pembina partai.

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus/Taufik)