Soal Pernyataan Eks Rektor UGM, Syahganda Nainggolan: Gerakan Rakyat sedang Menghukum Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Politisi, aktivis, sekaligus pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyoroti pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2002-2007, Prof Dr Sofian Effendi mengenai gelar pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sofian Effendi sempat menanggapi soal ijazah Jokowi saat diwawancarai oleh pakar digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar.

Wawancara tersebut ditayangkan secara live di kanal YouTube Langkah Update pada Rabu (16/7/2025).

Dalam pernyataannya, dia menyimpulkan ijazah Jokowi tidak sah karena menurut temuannya, skripsi mantan Wali Kota Solo itu tidak pernah diujikan.

Polemik Gelar dan Ijazah Jokowi Semakin Panjang

Pernyataan eks Rektor UGM Prof Dr Sofian Effendi menambah panjang polemik keabsahan gelar dan ijazah Jokowi.

Dalam wawancara dengan Rismon Sianipar, Sofian mengungkap, Jokowi sebenarnya tak memiliki ijazah S1.

Sofian mengatakan, Jokowi memang pernah masuk dan terdaftar menjadi mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan pada 1980, tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya hingga lulus S1.

Sofian juga mengungkap, nilai Jokowi tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1 di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan.

Menurutnya, transkrip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda, bukan S1.

Sofian mengklaim, informasi yang dimilikinya saat ini atas dasar pendalamannya di lapangan.

Baca juga: Jokowi Singgung Agenda Politik Besar di Balik Isu Ijazah, Rocky Gerung: Mesti Bisa Membuktikan Itu

Sebagai mantan pejabat tinggi universitas terkemuka itu, Sofian mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan.

"Pada 1980, menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada empat semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai," terang Sofian.

Adapun transkrip nilai di dua tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

"Saya lihat di dalam transkrip nilai itu juga yang ditampilkan Bareskrim, IPK-nya itu nggak sampai dua kan. Kalau sistemnya benar, dia tidak lulus atau di-DO (drop out) istilahnya. Hanya boleh sampai sarjana muda," jelas Sofian.

Jadi, menurut dia, Jokowi tidak mungkin bisa melanjutkan ke jenjang S1 dengan nilai tersebut.