Pemerintah Alokasikan Rp 48 Juta per Siswa untuk Sekolah Rakyat, Kemensos Targetkan 100 Lokasi

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 juta per tahun untuk setiap siswa Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang digagas Kementerian Sosial.

Hal itu disampaikan dalam forum diskusi Berani Bicara #2 yang berlangsung di Sekretariat Nasional Gatotkaca, Jakarta Selatan, Rabu (16/7) kemarin.

Sekretariat Nasional Gatotkaca adalah organisasi relawan politik bernama Gatotkaca, yang aktif mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kesekretariatan organisasi ini berlokasi di Jalan Pattimura No. 11, Jakarta Selatan, tempat ini menjadi pusat kegiatan komunikasi, diskusi, dan konsolidasi relawan lintas daerah.

Selain menyelenggarakan forum publik seperti Berani Bicara, yang bertujuan membuka ruang diskusi kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Mereka juga menyebut peran untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.

Terkait diskusi Sekolah Rakyat, Agus Jabo Priyono menjabarkan dana yang dialokasikan untuk setiap siswa di sekolah rakyat.

"Kalau kami detailkan, kurang lebih untuk tiap siswa, itu per tahun anggarannya Rp 48 juta lebih, yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat," ujar Agus Jabo.

Program Sekolah Rakyat akan dijalankan di 100 titik dengan total peserta didik sebanyak 9.755 siswa.

Untuk mendukung operasionalnya, Kemensos telah menyiapkan 1.554 tenaga pendidik dan wali asrama. Selain pendekatan inklusif, para siswa juga akan menjalani pemetaan bakat berbasis kecerdasan buatan (AI) guna mengoptimalkan potensi masing-masing.

Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan gratis, melainkan bagian dari proyek transformasi sosial.

Proses rekrutmen siswa dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan prioritas pada keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Rencana pembangunan fisik sekolah permanen seluas 8,2 hektare per lokasi akan dimulai pada 2026, dengan anggaran hingga Rp200 miliar per sekolah.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang juga hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan program prioritas nasional. Ia menyebut keterlibatan aktif publik, khususnya generasi muda, sebagai elemen penting dalam merealisasikan visi Presiden Prabowo.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, memaparkan tiga strategi utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.