Eks Jenderal Ungkap Apa yang Terjadi saat Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Mereka Berbohong

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Purnawirawan jenderal polisi ini menegaskan tudingan Roy Suryo dan Rismon Sianipar bahwa ijazah Jokowi palsu akhirnya terbantahkan.

Adalah Aryanto Sutadi, Penasihat ahli Kapolri Bidang Hukum, dengan pangkat terakhir inspektur jenderal polisi yang mengklaim semua penelitian Roy Suryo cs soal ijazah Jokowi palsu itu bohong belaka.

Aryanto Sutadi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang digelar di Mabes Polri, pada Rabu (9/7/2025) lalu dan dihadiri dua pihak yang berperkara.

"Pada gelar perkara khusus itu, saya berada di dalam, dari (tahap) pertama sampai yang terakhir. Dari situlah saya mendapatkan semakin terang benderang bahwa selama ini yang disampaikan oleh Roy dan Rismon itu mengenai penelitian yang katanya sahih, ternyata bohong semua," kata Aryanto dalam tayangan YouTube tvOneNews, Minggu (13/7/2025).

"Bohong karena apa? Sampelnya itu adalah dari kopian. Kopian itu keliru ya. Ketika kita tanya kenapa kok kopian, karena itu kalau diperiksakan enggak valid. Jawaban mereka, ya salahkan dong yang mengopi itu. itu waras enggak?" kata Aryanto.

Aryanto mengatakan, apa yang diungkap Roy Suryo dan Rismon sebagai saksi ahli dalam gelar perkara khusus itu sama dengan apa yang mereka katakan di televisi nasional tanpa ada bukti sahih.

Aryanto mengatakan, selama ini, Roy Suryo Cs termasuk kuasa hukum mereka kerap memframing, seakan-akan apa yang dilakukan polisi dalam menyelidiki kasus ini melanggar aturan.

"Saya ingin menangkis itu. Saya membela kebenaran dan ingin menyelamatkan rakyat dari cerita-cerita bohong dari framing-framing untuk menantang aparat yang ada," kata Aryanto.

Aryanto menjelaskan gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah Jokowi palsu dibagi menjadi dua bagian.

"Gelar yang pertama itu menampungi itu bukti-bukti. Yang kedua, pendalaman idengan mendatangkan saksi dari UGM dan UI yang netral. Dari situlah saya melihat bahwa kebohongan selama ini yang ditebarkan oleh mereka itu terbuka," ujar Aryanto.

Ia kemudian mengambil contoh pada Rismon Sianipar yang mengatakan bahwa skripsi Jokowi tidak benar karena ridak ada lembaran pengesahan.

"Lalu, apa keterangan UGM? Pak yang seperti itu, yang ijazah seperti Pak Jokowi itu, 50 persen kayak gitu, Pak. Karena apa? Dulu mereka itu ngetik sendiri-sendiri. Jadi yang seperti Pak Jokowi enggak ada lembar pengesahan dan sebagainya itu, ada 50 persen," kata Aryanto.

Hal lainnya, lanjut Aryanto, saat Roy Suryo mempersoalkan nama sejumlah pihak di ijazah dimana ditulis SU semestinya SOE.

"Jawaban UGM, ternyata itu terjadi karena pada waktu itu, doktor itu diterima tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun belakang. Jadi yang mempunyai si jasa ada tulisannya Soe sama Su itu wajar Pak, itu bukan kejanggalan," kata Aryanto.

Karenanya kata Aryanto, intinya selama ini apa yang dikatakan Roy Suryo dan Rismon itu adalah kebohongan yang mereka tutup-tutupi.

"Jadi intinya ya, apa yang disampaikan kemarin di gelar perkara itu betul-betul saya melihat itu kebohongan dan selama ini yang ditutup-tutupi oleh Pak Roy untuk menyesatkan rakyat. Sehingga sekarang rakyat banyak terpengaruh," kata Aryanto.

Sehingga, lanjutnya, meski hasil gelar perkara khusus belum diumumkan, namun paling tidak sudah dipakai sebagai acuan dalam laporan dugaan fitnah, penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Jokowi di Polda Metro Jaya.

"Nah, sekarang kan sudah nih, ada warning dari Bareskrim bahwa ijazah Jokowi itu memang asli. Ini pasti dipakai acuan oleh Polda Metro," katanya.

Karenanya kini Polda Metro sudah menaikkan status kasus fitnah, penghasutan dan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan.

Kubu Roy Cs minta Kapolri Diganti

Terpisah, Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri soal kasus ijazah Palsu Joko Widodo (Jokowi), harus ditingkatkan.

Dia menyebut bahwa Polri kurang transparan karena Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri merupakan orang yang dibentuk oleh Jokowi. 

Oleh karenanya, Ahmad menduga, meski Jokowi tak menjabat sebagai Presiden RI lagi, kekuasaannya tetap masih berpengaruh.

"Kita sedang tidak mempersoalkan daripada kelembagaan dari institusi Polri, tetapi pada proses tahapan, prosedur, serta berbagai tindakan institusi penegakan hukum yang harus kita kontrol."

"Memang saudara Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi presiden hari ini, tetapi naiknya kasus ini menjadi LP langsung diterima, sementara dumas nggak pernah naik-naik, lalu hari ini naik penyidikan, itu menjadi bukti bahwa saudara Joko Widodo meskipun sudah purna tugas, tapi kekuasaannya masih melingkupi seluruh aparat," ungkapnya, Senin (14/7/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Ahmad pun menyatakan bahwa dirinya tidak percaya pengusutan kasus ijazah palsu ini selama Kapolri masih dijabat oleh Listyo Sigit.

Jokowi buka suara

Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) curiga ada agenda politik besar di balik sejumlah isu yang digunakan untuk menyerang dirinya dan keluarga

Termasuk isu soal ijazah palsu dan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden

“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politi di balik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui pada Senin (14/7/2025)

Menurut Jokowi, serangkaian isu tersebut tampak dirancang untuk menjatuhkan nama baik dan reputasi politik yang telah ia bangun selama menjabat. 

"Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik. Untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade," jelasnya.

Meski demikian, Jokowi memilih untuk tidak larut dalam tekanan atau membalas secara emosional.

Jokowi mencoba untuk bersikap tenang dan menganggap semua dinamika politik yang menimpanya adalah hal biasa dalam dunia politik. 

"Buat saya biasa-biasa aja lah. Saya kira ada agenda besar politik," ujarnya santai.