Riza Chalid Jadi Tersangka, Anggota Komisi VI DPR Sebut Pertamina Dukung Penegakan Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, menyampaikan bahwa langkah Kejaksaan Agung dalam menetapkan M. Riza Chalid sebagai tersangka mendapat dukungan penuh dari manajemen Pertamina. 

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan menciptakan tata kelola BUMN yang bersih.

"Ini menunjukkan manajemen Pertamina mendukung upaya Kejagung," kata Sartono kepada wartawan, Senin (14/7/2025).

Sartonob menambahkan, sikap Pertamina itu selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun sistem ekonomi nasional yang adil dan bebas korupsi. 

Satu di antaranya melalui langkah membuka dan menyelesaikan kasus-kasus besar secara bertahap, termasuk kartel migas.

"Jika ingin menciptakan BUMN yang sehat dan mandiri, maka pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar," ujarnya.

Lebih lanjut, Sartono menekankan pentingnya menghapus praktik rente dan mafia dalam tubuh BUMN. 

Menurutnya, transformasi yang dilakukan Pertamina, khususnya dalam bidang digitalisasi dan transparansi, menunjukkan arah yang positif.

“Pertamina harus terus memperkuat Good Corporate Governance dan menjadikannya sebagai prioritas utama,” ucap Sartono.

Ia menegaskan, sebagai mitra kerja BUMN di DPR, Komisi VI berkomitmen mengawasi proses transformasi tersebut agar bisa benar-benar dirasakan masyarakat.

“Di Komisi VI DPR RI mitra utama dari BUMN/Pertamina, kami siap untuk terus bekerja sama menjalankan tugas mengawasi keterbukaan sehingga betul-betul terasa di praktiknya. Dengan demikian, Pertamina dan BUMN lain dapat benar-benar mengelola kekayaan bangsa dan disalurkan kepada seluruh Rakyat, terciptanya Indonesia yang sejahtera seperti cita-cita kita semua,” ujar Sartono.

Senada dengan Sartono, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Riza Chalid merupakan bukti nyata bahwa Pertamina mendukung penuh upaya penegakan hukum.

"Pertamina terlihat mendukung aparat untuk membongkar kasus-kasus korupsi di lembaganya. Kelihatannya memang sedang bersih-bersih," ujarnya.

Fickar menilai, Pertamina saat ini menunjukkan progres positif dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Menurutnya, penerapan transparansi di berbagai bidang sudah mulai terlihat dan harus terus dikembangkan.

"Pertamina tidak boleh memberi toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun," tandasnya.