Kejagung: Hitungan Pasti Kerugian Negara di Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Rp 285 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung mengungkap kerugian negara yang diakibatkan dari perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama sebesar Rp 285 triliun.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan, bahwa kerugian itu berasal dari dua komponen yakni kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

"Bahwa kerugian perekonomian negara dan Keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan yang sudah pasti itu Rp 285.017.731.964.389 (Rp 285 triliun)," jelas Qohar dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Kamis (10/7/2025).

"Ini dari 2 komponen: kerugian keuangan negara, kedua adalah kerugian perekonomian negara," lanjut dia.

Dengan jumlah ini alhasil kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya hanya Rp 193,7 triliun.

Tetapkan 9 Tersangka Baru

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan raja minyak Muhammad Riza Chalid (MRC) dan delapan orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018-2023.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, penetapan tersangka terhadap sembilan orang itu usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli.

Dari pemeriksaan itu Qohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut.

"Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sembilan orang tersangka," kata Qohar dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis (10/7/2025).

Qohar menjelaskan, adapun Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung.

Sementara untuk delapan tersangka lainnya  yakni VP Supply dan Distribusi PT Pertamina 2011-2015  berinisial AN, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina periode 2014 berinisial HB dan TN selaku VP Intergrated Supply Change 2017-2018.

Selanjutnya ada DS selaku selaku VP Crude and Product PT Pertamina 2018-2020, AS selaku Direktur Gas Petrochemical PT Pertamina Internasional Shiping dan HW selaku mantan SVP Suplly Change 2019-2020.

Kemudian, MH selaku Bisnis Development Manager PT Travigula yang menjabat tahun 2019-2021 dan IP selaku Bisnis Development Manager Mahameru Kencana Abadi.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, sembilan orang itu diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Qohar pun menjelaskan langsung menahan delapan orang itu usai ditetapkan sebagai tersangka selama 20 hari kedepan.