Senin, 29 September 2025

Ini yang Disampaikan Usman Hamid saat Menjadi Saksi di Sidang Uji Formil Terhadap UU TNI di MK

Usman Hamid, mengungkapkan ihwal dirinya sempat menerima pesan bernada tinggi dan emosional dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

|
Tribunnews.com/Reza Deni
RUU TNI - Direktur Eksekuif Amnesty Internasional Usman Hamid. Ia mengaku sempat menerima pesan bernada tinggi dan emosional dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menjadi saksi dalam sidang uji formil dan materiil terhadap UU TNI di Mahkamah Konstitusi, Senin (7/7/2025).

Ia juga mengungkapkan ihwal dirinya sempat menerima pesan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

Hal itu terjadi usai aksi Koalisi Masyarakat Sipil yang memprotes pembahasan tertutup revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta. 

Usman mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 15 Maret 2025, saat ia sedang berada di Bali. 

Dasco, kata dia, tiba-tiba menghubunginya dan membahas soal aktivis yang memprotes Panja Komisi I DPR dan pemerintah saat membahas revisi UU TNI secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta.

“Pada tanggal 15 Maret, ketika saya berada di Bali, saya dihubungi oleh Wakil Ketua DPR RI, Ahmad Sufmi Dasco,” kata Usman dalam persidangan.

Kemudian, kata Usman, Dasco menjelaskan bahwa itu terkait aksi penggerudukan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Usman juga mengungkapkan bahwa Dasco mempertanyakan alasan masyarakat sipil mengkritik RUU TNI dengan naskah yang berbeda dari yang dibahas DPR. 

Menurut Usman, hal itu justru menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses legislasi.

“Bung Dasco mempersoalkan mengapa Koalisi Masyarakat Sipil memberi kritik terhadap RUU dengan naskah yang berbeda,” ucapnya.

Menanggapi itu, Usman balik mempertanyakan keterbukaan DPR soal dokumen resmi, seperti naskah akademik, draf RUU, maupun daftar inventarisasi masalah (DIM). 

Seperti diketahui, Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah membahas revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, digeruduk sejumlah orang. 

Ketika itu, ada tiga orang yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan meminta agar rapat Panja RUU TNI dihentikan. 

Mereka mempersoalkan rapat panja ini digelar secara tertutup.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan