Surat Pemakzulan Gibran Tak Kunjung Dibacakan di DPR, Analis: Tunggu Momentum, Harus Ada Follow-up

Yakni, para anggota DPR akan kebingungan menentukan siapa yang akan menggantikan Gibran menjadi wakil presiden RI.

"Tapi kan sebetulnya ada hal lain. Para politisi yang ada di DPR yang wakil-wakil partai politik itu kan pasti kepikiran lah kalau Gibran dimakzulkan, siapa yang akan menggantikan Gibran?" papar Hensa.

"Nah, itu juga mungkin kenapa suratnya enggak buru-buru dibacakan," katanya.

Menurut Hendri Satrio, menentukan pengganti Gibran jelas akan menjadi hal yang tak mudah.

Sebab, nantinya akan ada kemungkinan partai-partai merasa saling cemburu, mengapa kandidatnya tidak dipilih sebagai pengganti Gibran.

"Karena kan harus ada follow up. Kalau Gibran dimakzulkan, nah itu tadi, siapa yang akan menggantikan Gibran?" ujarnya.

"Apakah orang dari salah satu partai politik? Kalau salah satu dari partai politik, partai politik lain ini setuju atau tidak?" tambahnya.

"Misalnya diambil dari partai politik A atau partai politik warna merah, nanti yang biru sama hijau, 'Kok kenapa dia yang jadi wapresnya?'" jelas Hensa.

"Atau misalnya dipilih yang warna kuning, nanti yang warna putih, warna biru, warna merah ngomel juga kenapa dari warna kuning," katanya.

"Sampai keputusan itu putus, maksudnya ada kesepakatan siapa yang akan menjadi wapres bila Gibran dimakzulkan, saya rasa surat itu enggak akan pernah dibacakan," jelasnya.

"Jadi emang ini menunggu momentum," tandas Hendri Satrio.

Kata Ketua DPR RI Puan Maharani

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, hingga kini pimpinan DPR RI belum menerima surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI (Wapres) yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Belum diterimanya surat tersebut lantaran, kata dia, masa sidang DPR RI baru saja dibuka pada Selasa (24/6/2025) lalu setelah DPR menjalani masa reses.

"Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk," kata Puan saat jumpa pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025), dilansir Tribunnews.com.