Fraksi PKB Minta Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI Ditunda, Ahli yang Terlibat Dipertanyakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menilai kontroversi yang terjadi soal proyek penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia harus ditanggapi serius oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

"Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari Fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda," kata Syarief dalam rapat dengan Menbud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Baca juga: Rapat Komisi X DPR dengan Fadli Zon Diwarnai Aksi Penolakan Penulisan Ulang Sejarah

Dia mengatakan proyek ini terkesan sangat tertutup. Apalagi, saat Fadli mengeklaim adanya 100 ahli sejarah yang terlibat, Syarief tidak bisa menemukan nama-namanya.

"Kemudian, Pak Menteri ketika itu menyampaikan bahwa dalam waktu yang singkat akan dilakukan sosialisasi awal. Sampai hari ini, kita tidak mendengar," kata dia.

Baca juga: Legislator PDIP Kecam Fadli Zon yang Sangkal Rudapaksa Massal 1998: Amat Sangat Melukai Kami

Dia mengatakan bahwa waktu tujuh bulan untuk proyek ini juga sangat singkat.

"Terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi," katanya.

Dia juga menyampaikan keprihatinan para organisasi perempuan, khususnya ormas perempuan Islam seperti Fatayat hingga Aisiyah, yang disepelekan.

"Nampaknya perlu ada satu kata-kata yang bisa memberikan kesejukan kepada perempuan Indonesia," tandas dia.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyusun versi terbaru sejarah nasional Indonesia yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. 

Penulisan ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. 

Baca juga: Rapat Komisi X DPR dengan Fadli Zon Diwarnai Aksi Penolakan Penulisan Ulang Sejarah

Versi baru ini akan memuat berbagai temuan, mulai dari periode prasejarah hingga catatan penting dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.