Pastikan Sekolah Rakyat Dibuka Juli 2025, Gus Ipul: Ada 9.755 Siswa dan 1.554 Guru Siap Mengajar

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah memastikan peluncuran Sekolah Rakyat dimulai pada bulan Juli 2025.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangan resminya pada Senin (30/6/2025).

Diketahui, sebanyak 100 titik rintisan disiapkan untuk menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Nantinya, mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.

"Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah," kata Gus Ipul, dilansir laman Kemensos.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari.

Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.

"Ada ekstrakulikulernya dan ada kegiatan lain yang menunjang, sehingga mereka diharapkan punya keterampilan-keterampilan sesuai dengan minatnya" jelas Gus Ipul.

Untuk menjaring siswa, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara proses seleksi dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan, melibatkan Dinsos, pendamping PKH, BPS dan kepala daerah.

Baca juga: Gus Ipul Usulkan Pembekalan Langsung dari Presiden untuk Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Rakyat

"Sasaran kita dari Desil 1 yang miskin-miskin ekstrem itu, kemudian ada tim yang berkunjung, berdialog dengan orangtuanya, melihat kondisi objektifnya," kata dia.

Namun, mereka yang belum tercatat di data BPS tetap bisa masuk jika hasil survei membuktikan kondisi kemiskinan.

"Jika mereka sampai putus sekolah, ada kemungkinan mereka diberi peluang untuk bisa di Sekolah Rakyat. Istilahnya promotif, itu adalah multi-entry, multi-exit," lanjutnya.

Dari sisi tenaga pendidik, kepala sekolah akan berasal dari ASN sementara guru-guru direkrut dari PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru.

Pengelolaan tenaga pendidikan dikoordinasikan bersama Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, dan BKN.

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan asrama, pemerintah turut menggandeng Kementerian PPPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Adapun tiga hal menjadi prioritas pencegahan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

"Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah, kedua jangan sampai terjadi kekerasan seksual, dan yang ketiga jangan sampai ada semacam tindakan atau ucapan yang mengarah pada intoleransi. Kita melakukan upaya penjagaan dengan mekanisme yang sedang disiapkan," tegas Gus Ipul.

Selain 100 titik awal, pemerintah juga tengah menyiapkan 100 titik tambahan untuk gelombang kedua.

Proses rekrutmen siswa dan guru sedang berlangsung, dengan target bisa menyusul pelaksanaan tahap pertama.

"Ada 100 titik lagi yang kedua, juga sedang dalam proses baik itu rekrutmen murid dan guru, itu Insya Allah akan menyusul," kata Gus Ipul. 

Beberapa titik tahap kedua akan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik Pemda.

Target berikutnya mencakup 424 rombel, melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan.

"Mudah-mudahan di bulan Juli, kedua tahap ini bisa kita lakukan memulai proses belajar mengajar," ujarnya.

Pemerintah akan Bangun Sekolah Permanen

Pada tahap awal, sekolah rakyat ini akan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi.

Kemudian untuk kedepannya, pemerintah akan membangun sekolah permanen di atas lahan minimal 8 hektare.

Baca juga: Orientasi Sekolah Rakyat Segera Dimulai, Gus Ipul Pastikan Orang Tua Bisa Jenguk Anaknya Kapanpun

Satu sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap.

"Diperkirakan biayanya satu sekolah itu sampai Rp200 miliar, lengkap dengan meubelairnya, dan perangkat yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar," ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat tahap awal mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik.

Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik).

"100 titik pertama ini sudah ada 9.755 siswa, 1.554 guru dan 3.390 tenaga Pendidikan,” kata Gus Ipul.

Gedung sementara yang telah dipakai tahun ini, menurutnya, tidak akan dibiarkan kosong dan akan difungsikan sebagai rumah singgah atau layanan sesuai kebutuhan pemerintah daerah setelah tidak lagi digunakan.

(Tribunnews.com/Latifah)