Kepala Lembaga Administrasi Negara Dorong Kebijakan Publik yang Berdampak dan Berbasis Bukti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, kebijakan yang tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga kuat dalam implementasi serta membawa hasil nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat LAN memulai pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berdampak, terukur, dan berbasis bukti. 

Acara peluncuran dilakukan secara daring pada Rabu (25/6/2025), dan dihadiri oleh para pejabat instansi pusat dan daerah.

“Kita melihat negara maju senantiasa ditunjang dengan kebijakan publik yang berkualitas yang mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa terutama dalam menghadapi perubahan global,” ujar Taufiq.

Ia mencontohkan praktik negara seperti Selandia Baru, yang menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menilai efektivitas kebijakan, serta Singapura yang menerapkan prinsip occam’s razor dalam menyusun kebijakan sederhana namun berdampak besar. 

Menurutnya, pendekatan-pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan merupakan kunci sukses pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Taufiq mengajak seluruh instansi pemerintah untuk terlibat aktif dalam pengukuran IKK 2025. 

Dia menyebut bahwa hasil pengukuran ini akan menjadi referensi penting bagi Presiden untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah berkomitmen dalam memperbaiki kualitas kebijakan.

“Hasil dari pengukuran ini akan menjadi masukan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar untuk melihat instansi pemerintah yang memiliki komitmen kuat memperbaiki kualitas kebijakan dan berkontribusi bagi capaian pembangunan nasional,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita ke-7 dalam visi dan misi Presiden, yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

“Hal ini berarti perbaikan kebijakan bukan hanya soal teknokrasi, tetapi juga bagian dari agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, mengingatkan pentingnya membangun tata kelola kebijakan yang berkualitas dan fokus pada hasil. 

Dia menekankan bahwa partisipasi instansi tidak boleh hanya sekadar menjalankan kewajiban administratif.

“Jadikan pengukuran kualitas kebijakan sebagai cermin dan kompas untuk melihat posisi dan kualitas kebijakan kita saat ini dan navigasi untuk menentukan arah perbaikan yang sistematis dalam mendorong reformasi birokrasi berdaya saing,” ujarnya.

Baca juga: LAN: Pemimpin Masa Depan Harus Punya Lima Keterampilan Utama untuk Hadapi Tantangan Global

Pengukuran IKK 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong reformasi kebijakan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.