Teman Kuliah Ungkap Hasto Kristiyanto 2 Kali Tolak Tawaran Jadi Menteri di Pemerintahan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cecep Hidayat menyebut Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sempat dua kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri.

Namun, tawaran itu ditolak Hasto.

Hal itu disampaikan Cecep ketika dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku degan terdakwa Hasto Kristiyanto.

Sebagai informasi Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto Kristiyanto di Universitas Pertahanan (Unhan).

Mulanya kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menanyakan pernah tidaknya mendengar cerita dari kliennya mengenai tawaran jabatan tinggi di pemerintahan.

Baca juga: Eks Hakim MK di Sidang Hasto: Perkara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tak Bisa Dipersoalkan Lagi

Sebab, keduanya diketahui berteman dekat ketika mengeyam pendidikan di Unhan.

"Saudara saksi, pernah nggak saudara Hasto menyampaikan ingin menjadi menteri atau ingin menjadi pejabat atau tidak dan alasannya kenapa tidak mau menjadi pejabat negara?" tanya Ronny dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, (20/6/2025).

Merespons pertanyaan tersebut, Cecep mengaku sempat mengetahui Hasto Kristiyanto ditawari dua kali untuk menempati jabatan sebagai menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Balas Hasto, KPK Pastikan Kesaksian Ahli Tak Diintervensi Penyidik

Namun, seluruh tawaran itu ditolak. 

"Sependek ingatan saya dan juga bisa lihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesneg dan 2019 ditawari Menkominfo tapi tidak diterima," ucapnya. 

Alasan Hasto menolak tawaran itu karena lebih memilih sebagai pengurus partai.

Sebab, kehormatannya setingkat dengan pejabat negara. 

Selain itu, partai juga berperan penting untuk melahirkan kepala daerah maupun pejabat negara yang hebat. 

"Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. jadi kalau pandangan saya ya, menurut hemat saya menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dst. itu sama hormatnya dalam pandangan beliau," ucapnya. 

"Yang kedua justru paling butuh partai yang baik, kelembagaan yang baik agar bisa melahirkan kepala daerah, wakil kepala daerah, menteri dan seterusnya," ujarnya.