DPR Minta Pemerintah Stabilkan Harga Beras di Tengah Klaim soal Amannya Stok Cadangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, meminta pemerintah menstabilkan harga beras usai terjadinya kenaikan harga beras di tingkat konsumen, padahal cadangan beras nasional diklaim dalam kondisi mencukupi.

Adapun data per 10 Juni 2025 menunjukkan bahwa harga beras medium telah menembus Rp13.772/kg, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500/kg.

Sementara itu, beras premium mencapai Rp15.725/kg, melebihi HET Rp14.900/kg. 

Lebih dari 133 kabupaten/kota terdampak, bahkan di beberapa wilayah, harga beras dilaporkan telah menyentuh angka Rp50.000/kg.

“Ini anomali yang tidak bisa dibiarkan. Ketika stok cadangan beras pemerintah (CBP) sudah mencapai 4 juta ton, maka kenaikan harga ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi," kata Cindy kepada wartawan, Rabu (18/6/2025).

Legislator NasDem itu meminta pemerintah harus segera turun tangan tidak hanya menghitung stok, tetapi memastikan beras benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau.

Cindy juga meminta Perum Bulog untuk segera memperluas dan mempercepat pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Operasi pasar harus dilakukan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran, demi menahan laju inflasi pangan, serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari kelambanan antisipasi dan lemahnya koordinasi,” lanjutnya.

Dia juga menekankan bahwa fenomena itu bertentangan dengan hukum dasar ekonomi supply and demand.

“Jika stok melimpah, harga seharusnya turun atau setidaknya stabil. Ini jelas menunjukkan adanya bottleneck di sistem distribusi kita. Bisa jadi ada inefisiensi, penumpukan stok, atau bahkan potensi penimbunan," ujar Cindy.

Cindy juga mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam dua tahap, yaitu jangka pendek, segera lakukan bantuan langsung kepada kelompok rentan, baik di pedesaan maupun perkotaan agar mereka tidak semakin tertekan untuk memenuhi kebutuhan pokok. 

"Percepat pula operasi pasar sebagai langkah antisipatif, bukan reaktif," kata dia.

Sedangkan untuk jangka menengah, Cindy menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi beras, identifikasi titik-titik inefisiensi dan hambatan, serta modernisasi alat distribusi agar beras bisa lebih cepat dan efisien sampai ke tangan konsumen.

“Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong,” pungkas Cindy.