Greenpeace: PT Kawei Sejahtera Mining Berafiliasi dengan Politisi Inisial FN dan 'Tukang Pagar Laut'

TRIBUNNEWS.COM - Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyebut ada politisi bernisial FN yang berafiliasi dengan PT Kawei Sejahtera Mining.

Diketahui, PT Kawei merupakan salah satu perusahaan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya dicabut oleh pemerintah terkait aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Iqbal menyebut FN menjabat sebagai salah satu direktur PT Kawei Sejahtera Mining.

"Ternyata direkturnya ini adalah salah satu politisi besar. Apakah masih menjabat? Tidak menjabat (di dunia politik) lagi tapi pernah terekspos secara politik. Ada namanya FN di sana," kata Iqbal dikutip dari program Gaspol di YouTube Kompas.com, Jumat (13/6/2025).

Selain itu, Iqbal juga mengungkapkan bahwa mayoritas saham PT Kawei dimiliki oleh pihak yang suka memagari laut.

Namun, dia tidak menyebut secara gamblang pihak yang dimaksud tersebut. 

"Dia (PT Kawei) dimiliki salah satu perusahaan yang suka magari laut. Oh ini kok bisa ini ada perusahaan tukang magar-magar ini memiliki saham," jelasnya.

Tak sampai di situ, berdasarkan penelusuran Greenpeace, PT Kawei juga berafiliasi dengan pensiunan TNI berinisial NS.

Baca juga: Perusahaan China Jadi Pemilik Saham Terbesar Weda Bay Nickel yang Tampung Nikel Raja Ampat PT Gag

Iqbal menambahkan NS juga merupakan sosok politisi.

"Ada juga yang berbintang di pundaknya yaitu purnawirawan (TNI) berinisial NS. Purnawirawan yang berkecimpung di dunia politik," jelasnya.

Terkait hasil investigasi ini, Iqbal menuturkan pihaknya bakal segera merilisnya dalam waktu dekat.

"Greenpeace akan terbitkan laporannya," ujarnya singkat.

Diduga Freddy Numberi dan Aguan Berafiliasi dengan PT Kawei

Jika merujuk pernyataan dari Iqbal, diduga sosok yang dimaksud berinisial FN adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Freddy Numberi.

Hal ini diketahui berdasarkan penelusuran Tribunnews.com di data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum pada Jumat (13/6/2025).

Dalam data tersebut perusahaan PT Kawei disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0036853.AH.01.02.Tahun 2023 yang terbit pada 28 Juni 2023.