Pemerintah Diminta Kembangkan Koperasi Digital Guna Atasi Masalah Ketimpangan di Perkotaan

Pemerintah Diminta Kembangkan Koperasi Digital Guna Atasi Masalah Ketimpangan di Kota

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan urbanisasi kian meningkat pesat, banyaknya jumlah penduduk di kota makin menimbulkan persoalan ketimpangan.

Ekonom senior Indef, Prof Didik Rachbini menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto fokus terhadap transformasi struktural, tak hanya bertumpu pada pertumbuhan tapi juga pemerataan.

Didik mendorong pemerintah mengembangkan koperasi digital sebagai jawaban atas ketimpangan model bisnis digital saat ini.

Baca juga: Cegah Jerat Rentenir dan Pinjol, Koperasi Digital Fasilitasi Simpan Pinjam Karyawan

“Teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota lebih siap, contohnya bisnis digital Gojek tetapi model seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan masa depan pengemudi,” ujar Didik dalam keterangannya Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, platform digital ojek online yang ada harus dikembangkan menjadi koperasi.

Sehingga para pengemudi juga memiliki hak kepemilikan atas platform yang mereka jalankan setiap hari.

"Para driver menjadi pemilik entitas bisnisnya. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi,” jelas Didik.

Pemerintah melalui entitas seperti Danantara dinilai juga perlu membangun platform transportasi digital nasional dengan model bisnis koperasi. 

Sebagai contoh Co-op Ride di New York City, layanan ride-sharing yang dimiliki dan dikelola langsung oleh para pengemudinya, bukan oleh korporasi teknologi besar.

“Model koperasi transportasi digital ini lebih feasible secara ekonomi karena masyarakat perkotaan kini jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat pedesaan. Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah saat ini,” tambahnya.

Prof Didik memandang koperasi pedesaan seperti Koperasi Merah Putih tetap penting dalam distribusi logistik dan pemberdayaan desa.

Sedangkan model koperasi digital untuk kota besar dinilai juga strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan di era ekonomi digital.

Didik juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sangat dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional yang juga ayahanda Prabowo.

Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo menegaskan pentingnya ekonomi konstitusi sebagai sebuah pendekatan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial.

Selain itu wujud peran aktif negara dalam melindungi rakyat dari ketimpangan struktural pasar bebas.