Sosok Hanif Faisol, Menteri LH Sebut Pencemaran Tambang oleh PT Gag Nikel di Raja Ampat Tak Serius

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menyebut bahwa terdapat pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang nikel yang dioperasikan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat.

Diketahui PT Gag Nikel merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk.

Namun, ia menegaskan bahwa dampak pencemaran tersebut tidak terlalu serius.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Hanif menjelaskan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh timnya.

“Berdasarkan citra satelit dan foto drone, luas bukaan lahan tambang yang terdata mencapai 18.787 hektar,” ungkap Hanif, mengutip tayangan Kompas TV, Minggu (8/6/2025).

Meskipun ada pencemaran, ia menyatakan, pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT Gag Nikel relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan.

“Tingkat pencemaran yang tampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius,” jelasnya.

Hanif menambahkan bahwa jika ada ketidaktaatan dalam pengelolaan tambang oleh PT Gag, hal tersebut hanya bersifat minor.

Namun, ia menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Sebab, ada sedimentasi yang diakibatkan kegiatan pertambangan nikel yang saat ini menutupi koral di perairan Raja Ampat.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberadaan koral sebagai habitat yang harus dilindungi.

Baca juga: Menteri LH Klaim Pencemaran PT Gag Nikel di Raja Ampat Tidak Terlalu Serius

Langkah Selanjutnya

Menteri LH mengungkapkan, ada beberapa langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini.

“Secara umum, semua pulau ini dikelilingi oleh koral yang harus kita jaga keberadaannya,” tutup Hanif.

Dalam konteks ini, pemerintah akan terus memantau aktivitas tambang nikel di kawasan tersebut, untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dapat diminimalisir dan keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga.

Sosok Hanif Faisol

Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.