Bursa Sekjen PDIP, Pengamat Sebut Sosoknya Harus Punya Kedekatan dengan Megawati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Agung Baskoro buka suara soal bursa pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan yang disebut akan berlangsung beberapa waktu mendatang.

Bursa Sekjen PDI Perjuangan ini juga dilakukan untuk mencari pengganti Hasto Kristiyanto, yang saat ini terjerat kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

Agung mengatakan, secara personal, sekjen PDI Perjuangan terpilih nantinya harus memiliki kedekatan dengan Ketua Umum partai berlambang banteng tersebut, yakni Megawati Soekarnoputri.

"Wajib hukumnya memiliki kedekatan baik secara politis-ideologis dengan Ibu Ketum, karena Sekjen adalah perpanjangan tangan beliau dalam menjalankan partai sehari-hari," kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (3/6/2025).

Selain itu, menurutnya, secara institusional, figur sekjen mesti bisa menerjemahkan secara pas peran PDIP sebagai mitra kritis dan mitra strategis agar bisa relasi-berkomunikasi dengan siapapun.

"Utamanya dengan Pemerintahan Prabowo - Gibran," ujarnya.

Meski demikian, Agung mengatakan, pembahasan soal siapa sekjen terpilih nantinya masih harus menunggu kongres PDI Perjuangan.

"Di luar itu, bahasan soal sekjen masih jauh panggang dari api, karena selama kongres belum digelar selama itu pula Hasto masih Sekjen," kata Agung.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, merespons kemungkinan Hasto Kristiyanto kembali menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP dalam Kongres tahun 2025 ini.

Djarot mengatakan, pihaknya tak bisa menginterpretasi. Namun, untuk saat ini Sekjen PDIP masih Hasto Kristiyanto.

"Wah Itu kita tidak bisa menginterpretasi seperti itu, ya. Tetapi yang jelas, Sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto," kata Djarot seusai peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

Menurutnya, penunjukan Sekjen adalah kewenangan ketua umum terpilih dalam Kongres.

"Begini, di dalam Kongres itu, ketua terpilih itu mempunyai hak preogratif untuk menyusun kepengurusan, termasuk Sekretaris Jenderal," ujar Djarot. 

Tak hanya Sekjen, struktural kepengurusan pimpinan pusat juga akan ditentukan oleh Megawati.

"Nah, ini menjadi kewenangan penuh dari ketua umum. Karena yang dipilih, sekali lagi, yang dipilih oleh Kongres itu hanya ketua umum," ucap Djarot.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa seluruh kader PDIP menginginkan Megawati kembali menjadi ketua umum dalam Kongres yang akan digelar tahun ini.

"Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki itu ketua umum tetap ibu Megawati Soekarnoputri," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Djarot menyebut bahwa Kongres tinggal mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.

"Sehingga Kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030," ujarnya.