Alasan DPR Minta Sekolah Swasta Premium Tak Ikut Digratiskan, Klaim Kualitas Pendidikan Lebih Baik

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddin, meminta agar sekolah swasta yang memberikan layanan pendidikan premium tidak ikut digratiskan seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara membiayai pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP, tanpa pungutan biaya. 

Karena menurutnya, tidak semua sekolah SD-SMP swasta ada dalam kategori yang sama.

Justru banyak sekolah swasta di berbagai daerah yang mengisi kekosongan layanan pendidikan yang terbatas di sekolah negeri.

"Menurut pendapat kami, sesungguhnya sekolah-sekolah swasta yang seperti itu seharusnya dipisahkan atau dikecualikan dari aturan ini," ujar Hetifah dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Jumat (30/5/2025).

"Ada sekolah-sekolah swasta yang betul-betul ada karena tidak bisa pemerintah hadir di sana, jadi mereka betul-betul mengisi kekosongan. Tapi ada juga sekolah swasta yang memberikan pelayanan premium atau pelayanan khusus," ujar Hetifah. 

Hetifah mengatakan, sekolah swasta premium memang memiliki layanan pendidikan, sarana, dan prasarana di atas rata-rata.

Sehingga, membuat sekolah swasta premium menarik biaya yang lebih mahal dari orang tua siswa.

Menurutnya, banyak orang tua yang memang sengaja menyekolahkan anaknya di sekolah swasta premium untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. 

Oleh karena itu, sambungnya, tidak mungkin jika sekolah-sekolah swasta tersebut juga ikut digratiskan pemerintah dalam implementasi putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025. 

"Jadi kan itu tidak mungkin (digratiskan)," tegas Hetifah.

Hetifah menyatakan akan berkomitmen mengawal putusan MK sebagai bukti dukungan semangat konstitusional untuk menjamin setiap hak warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan merata.

Baca juga: Anggaran untuk Sekolah Gratis SD-SMP Negeri dan Swasta Jadi Sorotan, Ada Usulan Ambil Dana MBG

Legislator Golkar itu juga menjelaskan bahwa terdapat tiga tantangan implementasi keputusan ini, yakni pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian dan kualitas sekolah swasta. 

Dorong Peningkatan Dana BOS untuk Sekolah Swasta

Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, kata Hetifah, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah. 

Akibatnya alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD, perlu menambah alokasi ini. 

"Untuk itu anggaran pendidikan mandatory spending minimal 20 persen APBN/APBD perlu dialokasikan sesuai prioritas dan tepat sasaran."