Sosok Retno Listyarti, Aktivis Pendidikan Soroti Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Jam Malam Pelajar

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru.

Setelah memperkenalkan kebijakan mengirim anak atau siswa nakal ke barak militer, kini Dedi Mulyadi kembali membuat kebijakan soal jam malam bagi pelajar.

Dalam aturan tersebut, pelajar tidak boleh keluar rumah mulai pukul 21:00 WIB sampai dengan 04:00 WIB.

Meski baru akan diterapkan mulai 1 Juni 2025, kebijakan jam malam pelajar tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Salah satu pihak yang menyoroti kebijakan Dedi Mulyadi tersebut yakni Retno Listyarti.

Lantas, siapakah sosok Retno Listyarti ?

Baca juga: Ragam Respons soal Dedi Mulyadi Terapkan Jam Malam Pelajar, Forum Orang Tua Siswa Protes

Sosok Retno Listyarti 

Retno Listyarti dikenal sebagai praktisi dan aktivis pendidikan.

Sebagai aktivis pendidikan, Retno kerap kerap mengadvokasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang dianggap melanggar hak-hak anak, seperti kebijakan Ujian Nasional (UN), kebijakan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), kebijakan Lima Hari Sekolah, dan lain-lain. 

Retno bersama organisasi profesinya, FSGI juga kerap mengadvokasi berbagai kasus kekerasan pada anak didik dan diskriminasi yang dialami rekan-rekan pendidik.

Ia juga memiliki sejumlah pengalaman berorganisasi seperti menjadi Ketua KIRJU (Kelompok Ilmiah Remaja Jakarta Utara), Ketua Umum Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas FSGI.

Selain itu, Retno juga pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Soroti Kebijakan Dedi Mulyadi

Retno Listyarti baru-baru ini melontarkan kritik terhadap kebijakan jam malam bagi pelajar yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ia meminta agar Gubernur Jawa Barat itu mengkaji ulang kebijakannya.

Bukan tanpa alasan, Retno Listyarti menilai bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang luas.

Oleh karenanya, ia meminta agar kebijakan Dedi Mulyadi harus diawali dengan pendataan atau kajian terlebih dahulu. Seperti untuk anak-anak yang berada di tempat-tempat yang berbeda dan kondisi yang berbeda.

Baca juga: Jam Malam Pelajar Jawa Barat Mulai Juni 2025, Ini Aturan dan Sanksi bagi Pelanggar