Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Tidak Substansial, Aktivis 98 Ajak Publik Fokus ke Isu Kesejahteraan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 1998 (JARI 98), Willy Prakarsa, menyoroti mencuatnya kembali polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai bahwa isu tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi publik dan menyarankan agar energi masyarakat difokuskan pada persoalan yang lebih mendesak.

"Ini hanya isu recehan yang tidak memberikan edukasi bagi rakyat Indonesia. Kita seharusnya fokus pada hal-hal yang lebih substansial, seperti kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ujar Willy dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

Baca juga: Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tidak Identik dengan Ijazah Pembanding, Soroti Posisi Huruf & Logo UGM

Polemik mengenai ijazah Presiden Jokowi sejatinya telah beberapa kali diklarifikasi. Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri sebelumnya memastikan bahwa dokumen akademik milik Presiden ketujuh RI tersebut sah dan otentik. Meski demikian, isu ini tetap berulang muncul di ruang digital dan diskursus politik.

Willy menekankan pentingnya ketelitian dalam menyaring informasi yang beredar di masyarakat, terutama menjelang dinamika politik yang semakin kompleks. Ia menyatakan bahwa perhatian publik seharusnya diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

"Kita harus lebih bijak dalam memilah informasi. Jangan sampai energi bangsa ini terkuras hanya untuk membahas sesuatu yang sudah jelas kebenarannya," ujarnya.

Sementara itu, kepolisian telah menutup penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi setelah tidak ditemukan unsur pidana. Menanggapi hal tersebut, Willy berharap masyarakat dapat mengedepankan wacana yang lebih produktif dan mendorong pembangunan nasional ke arah yang konstruktif.