Pilpres 2029
Pengamat: Dedi Mulyadi Bisa Melenggang ke Pilpres 2029 dan Lawan Prabowo Asal Penuhi Aspek Ini
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kemungkinan ia bisa melenggang ke Pilpres 2029, jika penuhi sejumlah aspek ini menurut analisa Burhanuddin Muhtadi
Penulis:
Galuh Widya Wardani
Editor:
Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari UIN Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan analisisnya soal Pilpres 2029.
Menurutnya, jika popularitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, stabil, kemungkinan ia bisa melenggang ke Pilpres 2029.
Bahkan, kata dia, Dedi bisa juga melawan Prabowo Subianto, jika memang berani.
Analisa ini disampaikan Burhanuddin di program Youtube On Point with Adisty yang tayang Sabtu (10/5/2025), dilansir WartaKotaLive.
"Saya kira, saya tidak tahu, kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri."
"Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya," kata Burhanuddin.
Seperti diketahui, saat ini Dedi Mulyadi merupakan kader Partai Gerindra, partai yang dirintis Prabowo.
Kendati demikian, di 2029, Dedi Mulyadi bisa saja dicalonkan dari partai lain.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kini telah menghapus presidential threshold.
Sehingga, peluang terbuka lebar bagi Dedi Mulyadi untuk maju Pilpres 2029 untuk diusung partai lain.
"Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas."
Baca juga: 100 Hari Jadi Gubernur, Dedi Mulyadi Punya Nilai Hampir Sempurna, Survei Versi Indikator Politik
"Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen," lanjut Burhanuddin.
Meskipun demikian, kata Burhanuddin, loyalitas anggota partai bisa saja berubah, sama seperti Pilpres 2024.
Kala itu, PKB dan NasDem yang menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi, memilih untuk mengusung calon lain di luar arahan Joko Widodo (Jokowi).
Manuver itu, lanjut Burhanuddin, akan mulai terjadi pada 2027.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.