Yorrys Raweyai Minta Pemerintah Evaluasi Total Pendekatan Keamanan di Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengevaluasi total pendekatan keamanan, yang selama ini diandalkan untuk menangani konflik di Papua.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, sekaligus merespons eskalasi konflik bersenjata yang kembali meningkat di Tanah Papua, khususnya wilayah Papua Tengah.

Yorrys menyebut, Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD–DPR Daerah Pemilihan Papua di MPR RI (FOR PAPUA MPR RI) akan segera melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia dan beberapa kementerian strategis, terutama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), guna membahas arah kebijakan Papua secara menyeluruh dan menyatukan persepsi lintas lembaga.

“Kami semua menyadari bahwa eskalasi satu minggu terakhir ini sangat mengkhawatirkan penembakan terjadi di banyak titik, korban terus berjatuhan dari pihak aparat maupun masyarakat sipil, dan gelombang pengungsi terus meningkat,” ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menurut Yorrys, pendekatan keamanan yang selama ini diandalkan perlu dievaluasi total. 

Meskipun berbagai operasi seperti Operasi Damai Cartenz telah dijalankan, kenyataannya kondisi di lapangan tidak menunjukkan penurunan konflik, bahkan semakin memburuk setelah adanya pemekaran wilayah.

“Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap strategi keamanan yang diterapkan. Operasi kemanusiaan tidak boleh berubah arah menjadi tekanan militer semata. Kami ingin duduk bersama untuk menyusun satu solusi komprehensif yang adil dan manusiawi,” ucapnya.

Yorrys menekankan bahwa persoalan Papua tidak semata menyangkut pembangunan atau ekonomi, melainkan merupakan persoalan politik yang telah berlangsung hampir 70 tahun. 

Oleh karena itu, penyelesaiannya menuntut adanya kesetaraan posisi dalam dialog, keterbukaan pemerintah pusat, dan pelibatan representasi daerah secara penuh.

“Pemerintah harus jujur menjawab: mau dibawa ke mana Papua ke depan? Kalau kita tidak punya persepsi bersama, maka kekerasan dan pengungsian akan terus terjadi. Kita harus berhenti melihat Papua sebagai objek keamanan, dan mulai memperlakukannya sebagai subjek kemanusiaan,” ucap Yorrys.

Dalam periode sebelumnya, FOR PAPUA MPR RI telah menginisiasi pendekatan dialogis dan rekonsiliatif, namun terhambat oleh pandemi COVID-19. 

Dengan perpanjangan SK baru sejak 4 Maret lalu, forum ini siap melanjutkan misinya untuk menjembatani komunikasi dan menyusun langkah-langkah strategis lintas kelembagaan.

“Kami siap membangun komunikasi intensif dengan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami menunggu arah kebijakan yang jelas dan berani dalam menyelesaikan konflik Papua, bukan sekadar menjaga stabilitas semu,” pungkasnya.

Berikut peryataan sikap Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (For Papua MPR RI) yang terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI dari wilayah Tanah Papua.

1. Konflik Berkepanjangan Butuh Pendekatan Komprehensif

Konflik bersenjata di Papua yang terus meningkat memerlukan respons terpadu dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait. Penyelesaian tidak bisa hanya bersifat militeristik.

2. Korban Sipil Terus Bertambah