Serba-serbi Penunjukan Djaka Budi sebagai Dirjen Bea Cukai, Status hingga Siapa yang Mengusulkan

Sebelumnya, tak lama setelah dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai pada Jumat (23/5/2025) lalu, Djaka sudah mengaku bahwa dirinya sudah purnawirawan atau tidak lagi aktif sebagai TNI.

Djaka mengatakan bahwa dia sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai TNI sejak tanggal 2 Mei 2025 lalu, sehingga statusnya saat ini tidak lagi aktif TNI meskipun surat pensiunnya belum terbit.

"Jadi status saya sudah (purnawirawan), ya sekarang ini walaupun scope pensiunnya belum keluar tapi saya sudah mengundurkan diri," kata Djaka usai menghadiri Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jumat, dilansir Tribunnews.

"Saya sudah melakukan surat-menyurat, pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2, tapi untuk scope kepastiannya tentunya by process dari Mabes TNI maupun dari Kepala Staf Angkatan Darat," imbuhnya menegaskan.

Djaka mengaku pengajuan pengunduran diri dari TNI dilakukan sebelum ada panggilan Presiden RI Prabowo. Meskipun dia sudah mengetahui akan ada penawaran menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu.

"Ya intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN, bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai," ujar Djaka.

"Saya pertimbangkan, karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya, ya saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam acara pelantikan Pejabat Eselon I Kemenkeu yang disiarkan secara virtual Jumat (23/5/2025) pagi, nama Djaka disebutkan telah menjadi purnawirawan TNI.

Kemenkeu RI juga menulis gelar Djaka, yakni Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama S.Sos.

Diusulkan Sri Mulyani

Kini terungkap pula siapa sosok yang mengusulkan nama Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai.

Dijelaskan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Hasan Nasbi, penunjukan Djaka juga sudah melalui prosedur, yakni berupa usulan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi prosedurnya kan sudah ditempuh semua, prosedur minta berhentinya sudah ditempuh, prosedur pemberhentian juga sudah ditempuh, pengusulannya oleh Menteri Keuangan," ucap Hasan.

"Dan untuk Eselon 1A memang surat keputusan pengangkatannya dari Presiden. Seperti deputi di kantor saya, deputi itu surat keputusannya juga keputusan Presiden. Dirjen-dirjen itu pengangkatannya keputusan Presiden. Jadi kira-kira seperti itu," imbuhnya.

Bukan karena Dekat dengan Prabowo