4 Poin Penolakan Aktivis 98 terhadap Wacana Gelar Pahlawan Soeharto: Simbol Kekuasaan Represif

TRIBUNNEWS.COM - Simak 4 poin penolakan dari Aktivis 98 terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden RI Soeharto.

Penolakan ini tertuang dalam pernyataan sikap ratusan aktivis 98 saat menggelar diskusi bertajuk 'Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?' untuk peringatan 27 tahun reformasi yang jatuh pada Mei ini.

Acara diskusi tersebut digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Di depan panggung, terpampang foto-foto aktivis yang hilang dan replika tumpukan tengkorak yang melambangkan korban kejahatan hak asasi manusia (HAM) semasa pemerintahan Soeharto.

Berikut ini poin-poin penolakan Aktivis 98 terkait rencana pemberian gelar pahlawan untuk presiden RI kedua tersebut:

1. Upaya untuk Mengubah Citra Soeharto

Aktivis 98 Mustar Bonaventura menilai, wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto sebagai upaya pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengubah citra sosok berjuluk The Smiling General tersebut.

Menurut Mustar, citra Soeharto yang diwarnai sederet kasus pelanggaran HAM selama berkuasa 32 tahun hendak dipermak oleh pemerintahan Prabowo.

"Ini orang yang bermasalah selama 32 tahun, orang yang kemudian harusnya menjadi persoalan bangsa ini. Ini mau disempurnakan menjadi orang baik dan dikasih anugerah pahlawan. Ini luar biasa ide dan wacananya," kata Mustar dalam diskusi publik bertajuk 'Soeharto, Pahlawan atau Penjahat HAM' di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Mustar menilai, wacana ini tidak lepas dari rezim pemerintahan sekarang yang dikuasai oleh Prabowo, yang notabene mantan menantu Soeharto.

"Ini luar biasa, apalagi rezim saat ini adalah menantunya kalau tidak salah yang berkuasa. Nah ini lonceng waspada yang sangat luar biasa teman-teman, yang harus kita gelorakan," lanjutnya.

Baca juga: Penyebab Pasutri Lansia Ditemukan Tewas di Rumah Sukoharjo, Ditinggal Anak Merantau ke Bandung

2. Pemerintah Kehilangan Hati Nurani

Masih menurut Mustar, wacana gelar pahlawan untuk Soeharto adalah cermin pemerintah yang sudah kehilangan hati nurani.

Dengan rekam jejaknya yang kelam selama Orde Baru, Soeharto dinilai sama sekali tidak pantas menyandang gelar tersebut.

"Saya berpikir bahwa apakah bangsa ini memang sudah sangat kehilangan hati nurani, sudah kehilangan hatinya, sehingga sampai gelar itu pun dibutuhkan. Walaupun bisa kita perdebatkan panjang, gelar itu ukuran yang sangat tidak ada satu katapun untuk pantas kita berikan kata pahlawan untuk Soeharto," ujarnya.