Ketua MPR Sentil Kasus Sengketa Lahan BMKG dan GRIB Jaya: Ormas Terkadang Mengusik dan Buat Problem

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, turut menanggapi soal polemik organisasi masyarakat (ormas) yang belakangan ini menjadi sorotan publik.

Diketahui, baru-baru ini salah satu ormas, GRIB Jaya, menduduki lahan negara yang semestinya dikelola Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan, Banten.

Polemik ini semakin panjang, sebab BMKG melaporkan masalah ini ke pihak berwajib.

Terkait hal itu, Ahmad Muzani mengaku prihatin dan menyesalkan tindakan ini.

Pihaknya pun berharap kementerian terkait dapat melakukan penertiban kepada ormas yang bersangkutan.

"Saya kira fenomena ini agak mengusik, karena dengan cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan usaha."

"Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok atau malah organisasi massa yang mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati (fenomena seperti ini lagi)," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025) dilansir YouTube Kompas Tv.

Ia khawatir iklim investasi dan dunia usaha di Indonesia terganggu akibat ulah ormas yang berlaku seenaknya.

"Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar dan bagus."

"Tapi di sisi lain seringkali ada problem seperti yang kita dapatkan dalam berbagai macam pemberitaan itu, yang itu ceritanya agak nyaring, sehingga menimbulkan semacam pesimisme terhadap hal itu (keinginan kemajuan investasi)," ujar Ahmad Muzani.

Pemerintah, lanjut Ahmad Muzani, ada baiknya untuk melakukan penataan ulang terhadap hal tersebut. 

Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Janji Cek Kasus Dugan Pendudukan Lahan BMKG di Tangsel oleh Ormas GRIB

"Saya terus terang belum paham, tetapi intinya adalah bagaimana sektor dunia usaha dan investasi bisa tenang, bisa lancar, dan bisa laju dengan baik sehingga itu bisa menjadi faktor bagi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian kita termasuk angkatan tenaga kerja kita."

"Ya, saya kira nanti biar Kementerian Dalam Negeri sama kementerian-kementerian terkait bisa mendiskusikan bagaimana caranya," jelas Ahmad Muzani.

BMKG Laporkan GRIB

Melansir  TribunTangerang, sebelumnya pihak BMKG telah melaporkan kasus dugaan pendudukan lahan yang dilakukan GRIB Jaya itu ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 yang memuat permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG.