Bernadia Irawati: Pemimpin Kota Harus Jadi Garda Terdepan dalam Menghadapi Krisis Iklim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemimpin kota tidak bisa lagi menjadi penonton dalam menghadapi krisis iklim.

Mereka harus tampil sebagai garda terdepan dalam merespons tantangan lingkungan yang kian mendesak.

Pernyataan tersebut disampaikan Bernadia Irawati Tjandradewi, Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), dalam ajang Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025  di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

“Dibutuhkan sebuah komunitas untuk mengarusutamakan aksi iklim. Itu dimulai dari membangun kesadaran akan krisis hingga meningkatkan pengetahuan dan keberanian para pemimpin kota untuk bertindak,” ujar Bernadia.

Ia menekankan bahwa kota-kota harus dibekali alat, pengetahuan serta didukung oleh kemitraan global yang kuat agar mampu melaksanakan tindakan nyata dan ambisius dalam menghadapi ancaman iklim.

“Saya percaya bahwa keberlanjutan iklim tak akan tercapai tanpa kota-kota yang berdaya dan CRIF 2025 hadir sebagai ruang belajar bersama dan penguatan kapasitas kota dalam merespons krisis ini secara sistematis dan terukur,” imbuhnya.

CRIF 2025 dihadiri lebih dari 300 peserta dari berbagai kota di Indonesia dan negara-negara Asia-Pasifik serta Eropa.

Diselenggarakan oleh UCLG ASPAC bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan didukung oleh Uni Eropa, CRIF 2025 mengusung tema “Empowering Cities and Local Governments for a Climate-Resilient Future.”

Momentum ini juga menandai selesainya proyek kolaboratif Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) yang telah berjalan selama lima tahun. Proyek ini mendampingi kota-kota di Indonesia untuk menyusun dan menerapkan strategi ketahanan iklim yang inklusif.

Komitmen Pemerintah dan Uni Eropa

Komitmen tinggi terhadap isu perubahan iklim juga ditegaskan oleh pemerintah pusat.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal ZA, menyatakan bahwa isu perubahan iklim telah ditempatkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Ia juga menekankan peran strategis kepala daerah dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi dasar hukum upaya penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menyoroti pentingnya peran kota dalam membentuk pola pikir masyarakat terhadap isu perubahan iklim.

“Kota dapat menjadi agen perubahan yang kuat jika memiliki visi dan kapasitas,” ujarnya.

Salah satu momen penting dalam CRIF 2025 adalah penyerahan simbolis Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plans/CAP) kepada sepuluh kota di Indonesia: Bandar Lampung, Cirebon, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Pangkalpinang, Gorontalo, Kupang, Mataram, dan Ternate.