Sosok Bimo Wijayanto Calon Dirjen Pajak yang Dipanggil Prabowo ke Istana

Bimo juga pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis di Kantor Staf Presiden (2016-2020).

Bimo Wijayanto dikenal sebagai salah satu alumni terbaik SMA Taruna Nusantara, lulus pada tahun 1995. Ia satu angkatan dengan sejumlah tokoh penting lainnya, seperti Agung Wicaksono (Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN), Mega Satria (Direktur Keuangan Pelindo), dan Donald Panggari (Direktur di Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

Latar belakang akademis Bimo sangat kuat. Ia meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian melanjutkan studi magister (MBA) di The University of Queensland, Australia. Puncaknya, ia berhasil menyelesaikan gelar Doctor of Philosophy (PhD) di University of Canberra, dengan fokus pada bidang kebijakan perpajakan.

Karier Bimo di pemerintahan cukup panjang dan beragam. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian II di Kantor Staf Presiden (KSP). Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi Investasi Strategis di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saat kementerian tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, akar karier Bimo sebenarnya berada di dunia perpajakan. Ia mengawali pengabdiannya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Dedikasinya di bidang ini membuahkan hasil: pada tahun 2014, saat tengah menempuh studi doktoralnya, ia menerima Hadi Soesastro Australia Award — sebuah penghargaan bergengsi dari pemerintah Australia yang diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang berprestasi.

Hadi Soesastro, yang menjadi nama penghargaan tersebut, adalah pendiri lembaga pemikir CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan dikenal luas sebagai tokoh intelektual ekonomi Indonesia.

Dalam studi doktoralnya, Bimo menaruh perhatian besar pada reformasi kebijakan perpajakan.

Ia meyakini bahwa sistem perpajakan yang baik bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menciptakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 

Baca juga: Sri Mulyani Belum Bersuara Soal Isu Rotasi Pejabat Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Menurutnya, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan pajak, strategi dan kebijakan Ditjen Pajak harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak secara mandiri.