Off Bid Massal, Asosiasi Ojol Garda Indonesia Matikan Aplikasi 24 Jam pada 20 Mei 2025

TRIBUNNEWS.COM - Asosiasi driver ojek online (ojol) Garda Indonesia bakal mematikan pemesanan alias off bid selama 24 jam pada Selasa (20/5/2025).

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari unjuk rasa bertajuk Aksi 205 pada Selasa besok.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan off bid massal ojol yang tergabung dalam Garda Indonesia dilakukan 24 jam pada 20 Mei 2025 baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4).

Aksi demo driver ojol besok bakal berpusat di Jakarta dan dihadiri 25.000 massa.

Tidak hanya driver dari wilayah Jabodetabek, Igun mengatakan massa ojol juga datang dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatra.

"Akan dilakukan pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan, dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59," ungkap Igun kepada Tribunnews, Senin.

 "Maka kami mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol R2 dan R4 sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama," tambahnya.

Igun menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan hak dan keadilan atas tidak ada ketegasan dari pihak regulator dalam hal ini Pemerintah RI yang mendiamkan terjadinya pelanggaran regulasi secara berlarut-larut sejak tahun 2022 hingga saat ini.

"Maka Selasa 20 Mei 2025 adalah puncak kekecewaan rekan-rekan pengemudi online," ujarnya.

Aksi akan dilakukan mulai jam 13.00 WIB hingga tuntutan GARDA diterima oleh Pemerintah, DPR RI dan aplikator menyatakan setuju patuhi regulasi Pemerintah RI.

Baca juga: Aksi Demo Besar-besaran Ojek Online di Jakarta Besok, Polisi Masih Cermati Potensi Massa

5 Tuntutan Terbaru Driver Ojol

Igun menyebut ada lima tuntutan tambahan terbaru untuk Aksi 20 Mei 2025 besok, yaitu:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.
2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.
3. Potongan Aplikasi 10 persen
4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll)
5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator dan YLKI

Igun bilang, sudah berkali-kali pihaknya melakukan aksi damai namun dianggap remeh oleh Pemerintah maupun aplikator.

"Sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pengemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras aksinya," ungkapnya.

Adapun titik-titik Aksi 205 besok ialah Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI. kantor-kantor aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.

"Massa ojol garda R2 gabungan R4 akan menyebar ke seluruh wilayah kota Jakarta secara masif mencari lokasi-lokasi berkaitan dengan tempat layanan perusahaan aplikasi," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Gilang P)