KPK Lakukan Kajian Potensi Korupsi pada Pembiayaan Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang melakukan kajian terkait potensi korupsi pada pembiayaan politik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan partai politik maupun peserta pemilu.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam sektor pembiayaan politik. 

Hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.

"KPK saat ini sedang melakukan kajian potensi korupsi pada pembiayaan politik," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

KPK berharap setiap parpol memberikan informasinya secara lengkap, sehingga diagnosa atau kajian yang dilakukan oleh KPK dapat menangkap permasalahan secara utuh.

"Sehingga temuan dan juga rekomendasinya juga bisa lebih terukur yang nantinya tentu untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi," ujar Budi.

Baca juga: Penyelidik KPK Ungkap Temuan Suap Harun Masiku Berawal Dari Penyelidikan Kasus Perizinan di Kemendag

Budi merinci diskusi yang dilakukan dengan parpol atau peserta pemilu seperti menyelisik penyebab utama adanya biaya pemilu yang tinggi.

Kemudian strategi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya politik, lalu upaya untuk mencegah pemenuhan biaya politik tinggi dengan cara ilegal. 

Berikutnya terkait upaya untuk mencegah pejabat publik terpilih melakukan upaya pengembalian modal politik dengan cara ilegal.

"Dan tentu diskusi juga dilakukan terkait dengan mitigasi adanya benturan kepentingan pejabat terpilih terhadap donatur sebagai upaya balas budi dalam pembiayaan politik," sebut Budi.