Wacana Jokowi Maju sebagai Calon Ketua Umum PSI, Ini Respons Partai Golkar dan PDIP

TRIBUNNEWS.COM - Dua partai besar di Indonesia, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menanggapi wacana Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), maju sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Diketahui, nama Jokowi bergema jelang pemilihan Ketua Umum PSI yang pendaftarannya dibuka pada 13-31 Mei 2025.

Nantinya, pemilihan dan pengumuman Ketua Umum PSI yang baru disampaikan dalam Pemilu Raya yang digelar pada Juli 2025 mendatang.

Wacana Jokowi maju di bursa pemilihan Ketua Umum PSI ditanggapi Golkar dan PDIP.

Golkar: Tidak Ada yang Melarang

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, merespons kemungkinan Jokowi maju sebagai calon Ketua Umum PSI. 

Menurut Doli, setiap warga masyarakat memiliki hak masing-masing untuk bergabung dalam partai politik atau tidak.

"Nah apalagi mau jadi Ketua Umum Partai Politik. Jangankan mau jadi Ketua Umum Partai Politik, mendirikan partai politik saja boleh. Enggak ada yang larang gitu," kata Doli, Jumat (16/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

Doli menyebut, Jokowi sebagai WNI tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. 

Menurutnya, jika ada partai yang menginginkan Jokowi sebagai Ketua Umum, termasuk PSI, maka hal itu merupakan bagian dari kedaulatan internal partai tersebut.

"Jadi kalau kemudian teman-teman PSI berpikir untuk mendorong Pak Jokowi untuk menjadi calon Ketua Umumnya, ya itu hak prerogatifnya mereka, kedaulatannya mereka. Karena kan mereka yang paling tahu situasi internal partai mereka gitu," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Baca juga: PDIP Desak Kasus Mahasiswi ITB Pembuat Meme Prabowo-Jokowi Dihentikan, Bukan Cuma Ditangguhkan

PDIP: Itu Urusan Internal PSI

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan mencampuri urusan internal PSI, termasuk wacana Jokowi yang didorong untuk menjadi Ketua Umum partai tersebut.

"Urusan PSI kok tanya saya, kan internal PSI. PDI menyalonkan siapa ya internal PDI, tidak dicampuri. PSI punya independensi untuk memutuskan siapa pun, itu hak setiap organisasi," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2025) malam.

Aria mengatakan, setiap partai politik memiliki forum tertinggi yang berdaulat memutuskan arah kebijakan dan kepemimpinan. 

Karena itu, menurutnya, kongres partai manapun adalah hak kedaulatan internal yang harus dihormati oleh semua pihak.

"Wong PSI ya sudah PSI. Namanya partai itu sudah forum tertinggi. Partai semua bisa diputuskan, hak otonomi, hak berdaulatnya organisasi ya. Harus diputuskan siapa pun orang yang akan jadi Ketua Umum dan siapa pun yang akan dijadikan sebagai figur partainya," ujarnya.