Penjelasan Pakar soal Pengamanan TNI di Kejaksaan, Secara Hukum Dimungkinkan Jika Penuhi Syarat Ini

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum, Henry Indraguna, mengatakan pengamanan TNI di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, dimungkinkan.

Namun, hal tersebut bisa dilakukan asalkan memenuhi syarat operasi militer selain perang (OMSP) dan didasarkan pada keputusan politik negara.

Pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, di Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), mencakup membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

"Dan Pasal 7 ayat (3) menyebutkan pelibatan TNI dalam OMSP harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," terang Henry dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025), dikutip dari Wartakotalive.com.

"Legalitas pengamanan Kejaksaan oleh TNI secara hukum dimungkinkan jika memenuhi syarat OMSP, yaitu atas dasar keputusan politik negara (misalnya melalui MoU atau penugasan resmi berdasarkan Permenhan atau Keppres) dan terkait dengan objek vital nasional strategis atau ancaman khusus," ujar Henry.

Mengenai pengerahan prajurit dalam keamanan Kejaksaan, Henry mengatakan hal itu merupakan kerja sama resmi dan telah tertuang dalam Mou yang dibuat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan RI.

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.

"Segala bentuk dukungan TNI tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur, serta tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

"Pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap kejaksaan hingga daerah, harus dipahami sesuai MoU yang ada, TNI kan dapat memberikan dukungan pengamanan terhadap kejaksaan," tambahnya.

Henry mengatakan, pengerahan personel TNI untuk pengamanan kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri itu ada dalam Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 5 Mei 2025, yang bertujuan untuk kemudahan koordinasi.

Pengerahan personel dalam mengamankan Kejaksaan di seluruh Indonesia itu juga dilakukan dalam kondisi normal, tanpa ada alasan tertentu. 

Baca juga: Kapolri Tak Masalah TNI Diminta Jaga Kejaksaan, Klaim Hubungannya dengan Jaksa Agung Baik-baik Saja

Maka dari itu, Henry mengatakan pengamanan Kejaksaan oleh TNI secara hukum dimungkinkan.

"Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan RI dan TNI, dibutuhkan pengamanan dari militer, dengan menyebutkan batas waktu, bentuk dukungan, dan mekanisme akuntabilitas," paparnya.

"Perlu penegasan bahwa surat telegram tersebut tidak dikeluarkan dalam situasi yang bersifat khusus, melainkan merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif," ujar Henry.

Selain itu, keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan tersebut juga berlandaskan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 6 April 2023 antara TNI dan Kejaksaan RI. 

MoU tersebut mengatur bentuk dukungan, durasi pelibatan, hingga mekanisme akuntabilitas antar lembaga, yang bertujuan memperkuat koordinasi dan mengantisipasi potensi ancaman terhadap objek vital nasional. 

Dengan demikian, pengerahan personel TNI melalui Telegram Panglima TNI pada 5 Mei 2025 itu dianggap sah.

Hal tersebut bukanlah intervensi, melainkan bagian dari sistem keamanan nasional yang legal dan terukur.

Penjelasan Mabes TNI

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, juga turut merespons salinan surat telegram beredar yang menyebut Telegram Panglima TNI Nomor TR/422/2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar diterbitkannya telegram itu.

Surat telegram itu, sambung Kristomei, merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya. 

"Perbantuan TNI kepada Kejaksaan tersebut merupakan bagian dari kerja sama resmi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023," kata Kristomei saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (11/5/2025).

Kristomei menegaskan, segala bentuk dukungan TNI itu dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur, serta tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. 

"TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergitas antar-lembaga," kata Kristomei.

"Hal ini juga sebagai pengejawantahan tugas pokok TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," ungkapnya.

Adapun, kerja sama antara TNI dan Kejaksaan itu mencakup delapan poin, dari pendidikan dan pelatihan hingga koordinasi teknis penyidikan, berikut daftar lengkapnya.

1. Pendidikan dan pelatihan
2. Pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum 
3. Penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
4. Penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI 
5. Dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan
6. Dukungan kepada TNI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan
8. Koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan serta penanganan perkara koneksitas

Tanggapan Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak mempersoalkan terkait Kejaksaan  yang meminta bantuan TNI untuk melakukan pengamanan.

Pasalnya, kata Sigit, Kejaksaan dan Kepolisian selama ini juga melakukan koordinasi, serta hubungan keduanya juga baik.

Sigit bahkan sempat menyinggung juga hubungannya dengan Jaksa Agung.

"Terkait dengan penegakan hukum, saya kira hubungan kejaksaan dengan kepolisian juga selama ini kita melakukan koordinasi. Saya dengan Jaksa Agung juga sering komunikasi," kata Sigit kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sigit pun mengatakan, bahkan sampai tingkat kepolisian daerah dan resor pun juga terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Jadi, sepanjang pengamanan yang dilakukan TNI itu sebagai upaya penegakan hukum, menurut Sigit tidak ada masalah.

"Saya kira sepanjang itu semua kita lakukan dalam rangka upaya untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik. Ya tentunya kita semua akan melakukan itu," ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Henry Indraguna Sebut Pengamanan TNI di Kejaksaan Sesuai MoU

(Tribunnews.com/Rifqah/Abdi Ryanda) (Wartakotalive.com/Budi Sam)