3 Gubernur di Pulau Jawa Ogah Ikuti Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer: Ada Aturannya

“Saya selalu bilang ‘N-akal’ adalah akal yang tidak terhingga. Sampean (kamu) kan tahu kita Jatim punya sekolah-sekolah taruna untuk memberi pendidikan karakter,” kata Khofifah. 

Ia kemudian menyinggung bahwa anak-anak itu lahir dalam kondisi yang suci dan sesuai dengan fitrahnya.

“Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak-anak itu terlahir fitroh, yang bilang siapa, yang bilang Nabi Muhammad, Rasulullah,” tegas Khofifah. 

Namun jikalau anak kemudian sikapnya berubah, maka itu menjadi tanggung jawab bersama.

Karena karakter dan sifat anak terbentuk dari banyak faktor. Terutama lingkungan. 

“Tapi kemudian diberi warna A, warna B, warna C itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah menguatkan karakter,” ujarnya.

Terkait sekolah taruna, dikatakan Gubernur Khofifah, program tersebut sudah ada sejak lama.

Bahkan sudah ada sejak gubernur sebelumnya. Yakni SMA Taruna Nala di Malang dan SMA Taruna Angkasa di Madiun. 

Namun sejak ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, ia menambah banyak sekolah taruna dan membangunnya di banyak daerah untuk pemerataan.

“Baru kemudian, di era saya, melanjutkan SMA Taruna Brawijaya di Kediri, SMA Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, SMA Taruna Madani Pasuruan dan sekarang ini sedang menyiapkan SMA Taruna Pamong Praja, bekerja sama dengan IPDN di Bojonegoro,” tegasnya. 

Gubernur Banten Buka Peluang

Gubernur Banten Andra Soni sebut pihaknya akan mengkaji secara mendalam soal program pembinaan anak bermasalah ke barak militer ciptaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Andra Soni mengaku tak menutup kemungkinan program pembinaan anak nakal di barak militer diterapkan juga di Provinsi Banten. 

Mantan Ketua DPRD itu pun mengapresiasi langkah terobosan Dedi Mulyadi soal program tersebut. 

"Terkait dengan program membawa anak-anak ke barak itu adalah program yang dilaksanakan oleh Kang Dedi Mulyadi dan saya menghargai dan mengapresiasi dan saya sedang mengamat," kata Andra Soni kepada Tribuntangerang.com, Kamis (15/5/2025). 

Andra Soni menjelaskan program tersebut harus dikaji secara matang, karena akan berkaitan dengan banyak pihak. 

"Seperti koordinasi yang harus terjalin dengan orangtua siswa-siswi hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banten," pungkasnya.