Kepala BPOM Ungkap Keterbatasan Anggaran dan Personel Jadi Tantangan Awasi Program MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi lembaganya dalam mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan menyasar 82 juta penerima.

Ia menyebut program skala nasional ini memerlukan pengawasan ketat, terutama dalam hal dapur, penyajian, dan bahan pangan yang digunakan.

“Masalahnya begini. Kita tahu pelaksanaan makan bergizi gratis ini akan berpartisipasi terhadap 82 juta penduduk Indonesia, 82 juta dengan 30 ribu lebih sarjana pelaksanaan. Nah kalau 30 ribu dengan dapur-dapurnya ada 30 ribu, kalau kita bayangin itu tentu sangat luar biasa banyaknya,” kata Taruna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menambahkan bahwa BPOM menghadapi sejumlah keterbatasan dalam menjalankan tugas pengawasan, satu diantaranya karena keterbatasan anggaran.

“Kita punya keterbatasan anggaran, kita punya keterbatasan personel dan kita punya keterbatasan wilayah. Karena belum semua daerah di Indonesia ada unit pelaksana teknis kita. Unit pelaksana teknis BPOM itu cuma ada 76. Dari 76 itu sementara yang perlu kita layani kan hampir 600 yaitu 514 pemerintah daerah atau kabupaten atau kota, terus ada 38 provinsi yang lebih luas,” ucapnya.

Dalam konteks itulah, menurut Taruna, BPOM telah menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), meskipun saat ini pelibatan BPOM dalam program tersebut belum maksimal.

“Sehingga ada MoU kami dengan Badan Gizi Nasional dan tentu itulah yang menyebabkan kami mungkin, kami mengira-kira mungkin belum dilibatkan karena keterbatasan itu,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Komisi IX DPR RI disebut telah mendorong agar BPOM dilibatkan secara lebih aktif, terutama dalam dua aspek krusial yakni dapur dan bahan pangan.

“DPR, Komisi IX mendesak supaya kita maksimalkan. BPOM dilibatkan termasuk dalam hal, dua hal yang penting. Pertama, dapurnya, cara penyajiannya, dan termasuk yang paling penting lagi, bahan-bahan yang akan digunakan atau diberikan, bahan pangan dasar yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Itu BPOM dilibatkan untuk itu,” ungkap Taruna.

Ia juga mengakui bahwa selama ini BPOM lebih sering bergerak reaktif ketimbang proaktif.

“Selama ini kami baru pada tahap, kalau terjadi kejadian luar biasa kami turun, kami datang. Dan itu kan sebetulnya dianggap belum maksimal menjalankan MoU,” katanya.

Taruna pun berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi BPOM ke depan, meski dengan keterbatasan yang ada.

“Mudah-mudahan kami juga berjanji akan memaksimalkan. Ke depannya kami bisa, dengan keterbatasan yang kami miliki, kami akan berusaha berpartisipasi secara maksimal,” pungkasnya.