Ijazah Jokowi
Eks Wakapolri Sebut Kasus Ijazah Selesai jika Jokowi Perlihatkan ke Publik: Prabowo Tak Terbebani
Oegroseno menganggap Jokowi tidak membebani Prabowo jika dirinya memperlihatkan langsung ijazah miliknya yang dituding palsu tersebut.
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno, mengungkapkan kasus dugaan ijazah palsu bakal cepat selesai jika eks Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) langsung memperlihatkannya ke publik dan tak perlu adanya proses hukum.
Oegroseno mulanya menuturkan bahwa Jokowi tidak perlu melaporkan ke kepolisian karena dirinya semata-mata hanya ditanya terkait keaslian ijazahnya.
Dia mengatakan mantan Wali Kota Solo itu akan dicap sebagai negarawan apabila langsung memperlihatkan ijazahnya ke publik.
"Ya, sebagai seorang negarawan yang dihormati sebagai Presiden Republik Indonesia 2014 sampai 2024, kan warga nanya nih 'pak, bapak ada ijazah, tolong antar ke pengadilan'."
"Kalau misalnya beliau secara sadar dan bertanggung jawab, pernah dipercaya rakyat, ini yang tanya (ijazah) rakyat yang pernah mempercayakan beliau menjadi Presiden, masa beliau tidak percaya kepada rakyatnya," kata Oegroseno dikutip dari siniar atau podcast di kanal YouTube Abraham Samad, Kamis (15/5/2025).
Oegroseno mengungkapkan jika memang Jokowi tidak berkenan memperlihatkan ijazahnya secara langsung kepada yang menanyakan, maka dapat diunggah lewat media sosial.
Di sisi lain, dia pun menilai polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini turut mempengaruhi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Jokowi seharusnya mendukung Prabowo terkait pemerintahannya dengan tidak membuat gaduh masyarakat yaitu dengan memperlihatkan ijazahnya secara langsung ke publik.
Baca juga: PDIP Klarifikasi: Megawati Bahas Ijazah Tak Sebut Nama Jokowi, Pendukung Jangan Baper
Pasalnya, Oegroseno menganggap Prabowo terbebani atas polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut.
"Kasian Pak Prabowo nih. Pak Prabowo itu ibaratnya beliau membawa kendaraan Indonesia ini, kalau mobil, ban depan itu sudah kempes itu. Makannya sulit ditarik."
"Makannya, Pak Jokowi seharusnya mendukung Pak Prabowo sebagai Presiden supaya tidak dibebani dengan kasus ijazah palsu ini," tegasnya.
Oegroseno pun mengkritik upaya hukum yang dilakukan Jokowi terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya.
Dia kembali menegaskan bahwa Jokowi ditanya oleh rakyatnya yang pernah dipimpin olehnya selama 10 tahun.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi tersebut masuk dalam kategori kriminalisasi.
"Nggak usah menghukum rakyatnya yang mengkritisi lagi. Apa sih enaknya bisa menghukum orang? Saya kalau selama di polisi itu paling anti dengan kriminalisasi."
"Kalau saya masih aktif, saya akan minta ke Pak Jokowi 'coba pak serahkan ijazah bapak ke Polda Metro Jaya karena bapak melaporkan itu," tegasnya.
Kata Jokowi soal Tudingan Ijazah Palsu
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan tudingan bahwa ijazahnya palsu telah merendahkan dirinya.
Pernyataan ini disampaikannya setelah melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pada 30 April 2025 lalu.
Dia juga menegaskan ijazah miliknya bukanlah objek penelitian yang bisa diteliti seenaknya.
"Ini kan bukan objek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya," ujarnya di Solo, Jawa Tengah, Senin (5/5/2025).
Sementara, terkait pelaporannya ke Polda Metro Jaya, Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan.
"Nanti bisa dibuktikan lewat proses hukum. Kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua," jelasnya.
Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurutnya yang lebih penting saat ini bagaimana negara ini bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global.
Jokowi mengatakan masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak bisa bekerjasama dan tak mengurusi hal-hal kontraproduktif.
"Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita kompak, saling berangkulan, menjaga kesatuan dan persatuan, terutama elit dan seluruh masyarakat."
"Agar tantangan berat yang dihadapi semua negara, yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah. Harus semua berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Erik S)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.