Polisi Minta Warga Tidak Takut Melapor Jika Diperas Preman: Langsung Telepon Kami di 110

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya membuka kemungkinan untuk memperpanjang Operasi Berantas Jaya 2025 jika aksi premanisme masih ditemukan di wilayah hukumnya.

Operasi yang awalnya dijadwalkan berlangsung selama 15 hari itu bersifat situasional dan bisa diperluas berdasarkan laporan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, usai patroli di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (13/5/2025) malam.

“Operasi Berantas Jaya 2025 ini adalah operasi mandiri kewilayahan yang berlangsung selama 15 hari," ungkap Ade Ary.

"Namun, apabila masih ada informasi yang kami temukan atau kami terima dari masyarakat atau hasil dari patroli, baik patroli langsung maupun patroli cyber, operasi ini dapat diperpanjang,” jelasnya.

Operasi di wilayah Jakarta Barat malam ini digelar secara gabungan, melibatkan 734 personel dari berbagai satuan seperti Brimob, Direktorat Samapta, Polres Metro Jakarta Barat, Polsek Kembangan, Satpol PP, serta personel TNI dari Kodim, Koramil, dan POM AL.

Ade Ary mengatakan tujuan utama operasi ini adalah untuk menanggulangi aksi premanisme, khususnya yang meresahkan masyarakat seperti praktik pungutan liar terhadap pedagang kaki lima.

Selama operasi berlangsung di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, polisi berhasil mengamankan 22 orang yang diduga melakukan pungli dan pengelola parkir liar.

“Pada prinsipnya, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah untuk masyarakat, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tegas Ade Ary.

Lebih dari itu, yang menurut Ade Ary tidak kalah penting adalah warga tidak ragu melaporkan aksi premanisme ke petugas kepolisian.

Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu mengklaim polisi akan selalu merespons cepat setiap keluhan warga.

“Kami berharap masyarakat tidak takut memberikan laporan kepada kami apabila merasa dirugikan akibat adanya aksi premanisme oleh siapapun. Bisa menghubungi kami di 110, nomor telepon gratis, bebas pulsa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ade Ary menekankan bahwa Polda Metro Jaya tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga berupaya mendorong pendekatan preventif bersama tiga pilar keamanan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan lurah.

“Segala bentuk premanisme harus sama-sama kita berantas. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Harus bekerja sama juga dengan tokoh masyarakat, RT, RW. Mari sama-sama kita lindungi masyarakat,” pungkasnya,

Kelakuan Anggota Ormas di Kembangan: PKL Dipatok Rp 1 Juta Per Lapak 

Praktik pungutan liar (pungli) oleh anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap warga di Kembangan, Jakarta Barat, terungkap saat polisi menggelar Operasi Brantas Jaya 2025 di kawasan tersebut pada Selasa (13/5/2025) malam.

Sejumlah Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut melaporkan telah menjadi korban pungli yang diduga dilakukan oleh anggota ormas hingga karang taruna.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan pengungkapan ini berawal dari keluhan masyarakat yang resah atas aksi premanisme dalam bentuk pungli terhadap para pedagang.

“Ini ada beberapa barang bukti. Karcis yang mereka cetak sendiri, kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana,” ungkap Kombes Ade Ary di lokasi.

Dari hasil penyelidikan, pungli dilakukan oleh oknum dari beberapa kelompok ormas dan karang taruna.

Secara keseluruhan, ada 22 orang yang diamankan dalam patroli yang berlangsung sejak siang hari.

“Hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, kemudian ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari karang taruna,” jelasnya.

Jenis pungutan yang diterima para pedagang pun beragam, mulai dari  uang pangkal, uang kebersihan dan keamanan,  hingga uang listrik.

Lebih lanjut, Operasi Brantas Jaya sendiri digelar selama 15 hari dengan fokus pada penanggulangan premanisme dan pungli di ruang publik.

Kombes Ade Ary menegaskan bahwa Polri tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mencari solusi bersama pemerintah daerah.

“Kegiatan-kegiatan seperti ini kami komunikasikan terus dengan rekan-rekan dari pemerintah daerah untuk cari solusinya. Ini tidak bisa hanya ditindak, tapi juga harus dicari akar masalahnya,” pungkas Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu.