Indonesia di Pusaran Perang Era Baru, Saatnya Bentuk Dewan Keamanan Nasional

FGD ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah lembaga yang mampu merespons ancaman secara cepat, terintegrasi, dan lintas sektoral.

Lembaga tersebut adalah Dewan Keamanan Nasional (DKN), yang sudah diterapkan di banyak negara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. 

Baca juga: 300 Staf Badan Nuklir AS Dipecat, Kongres Panik Soal Keamanan Nasional

DKN berfungsi sebagai organ utama dalam pengambilan keputusan strategis di bidang keamanan nasional.
Saat ini, koordinasi keamanan di Indonesia masih terfragmentasi, dengan beberapa lembaga seperti Wantannas (Lembaga Pengkajian dan Pengendalian Keamanan Nasional) dan Dewan Pertahanan Nasional, yang belum berfungsi secara optimal dalam menangani ancaman yang semakin kompleks.

"Kita punya Wantannas dan Dewan Pertahanan Nasional, tetapi keduanya tidak menjalankan fungsi dan struktur seperti DKN yang dimiliki negara lain. Sudah waktunya kita punya DKN versi Indonesia," tegas Sutowo.

Diskusi ini juga menggarisbawahi pentingnya mengubah paradigma keamanan nasional Indonesia. Keamanan nasional tidak lagi bisa dipandang semata-mata dari perspektif militeristik. Indonesia membutuhkan sebuah konsep keamanan nasional komprehensif, yang mencakup tidak hanya pertahanan negara, tetapi juga ketertiban publik hingga keamanan manusia (human security).

Menurut Sutowo, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, mulai dari akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga aktivis sosial, keamanan nasional Indonesia bisa lebih inklusif dan efektif.

Konsep ini, seperti yang diungkapkan oleh Benedict Anderson, memerlukan konstruksi sosial dan politik yang sistematis, di mana semangat bela negara dibentuk melalui proses yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.