Pendidikan GOTAG
Dewan Keamanan Nasional
Berita
Foto (3)
-
Indonesia di Pusaran Perang Era Baru, Saatnya Bentuk Dewan Keamanan Nasional
Ancaman tidak lagi hanya datang dalam bentuk invasi militer, namun telah meluas ke ranah digital, ekonomi, sosial, dan budaya
-
Komisi I DPR Respons Wacana Perubahan Dewan Ketahanan Nasional Jadi Dewan Keamanan Nasional
TB Hasanuddin mengungkapkan wacana perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional sudah dibahas sejak 2012 lalu
-
Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dikhawatirkan Membahayakan Iklim Demokrasi
Pembentukan Dewan Keamanan Nasional, lanjut Hari Kurniawan menjadi berbahaya bagi kehidupan demokrasi karena akan mengembalikan Kopkamtib baru
-
Akademisi Sebut Pembentukan DKN Tidak Urgen, Ini Alasannya
Akademisi menilai rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional ( Wanhankamnas / DKN) melalui Peraturan Presiden memiliki masalah.
-
Sekjen Wantannas Jawab Kritik Soal Dewan Keamanan Nasional
Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro menjawab kritik masyarakat mengenai perubahan nomenklatur Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional.
-
Pembentukan Dewan Keamanan Nasional, Akademisi : Tidak Diperlukan dan Tidak Relevan.
DKN bertujuan menkoordinasi semua lembaga di bidang keamanan dan ketahanan yang saat ini tujuan itu sudah tercapai dengan adanya Kemenko Polhukam
-
Peneliti BRIN Sebut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Kental Dimensi Militeristik
Peneliti Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN).
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tidak Punya Payung Hukum
Pada Desember 2021, Lemhannas RI sempat mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional.
-
Human Rights Working Group Soroti Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
HRWG menyoroti rencana pemerintah melanjutkan upaya pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional.
-
Tak Miliki Landasan yang Kuat, Presiden Jokowi Diminta Tolak Pengesahan Rancangan Perpres DKN
Direktur Centra Initiative, Muhamad Hafidz meresponz permintaan dari Dewan Keamanan Nasional kepada Presiden Jokowi untuk mengubah jadi DKN.
-
Akademisi dan Aktivis Nilai Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tidak Mendesak
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang Mochamad Ali Syafaat menilai Pembentukan DKN tidak mendesak.
-
Imparsial Nilai Tak Ada Urgensi Membentuk Dewan Keamanan Nasional
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menyebut, agenda pembentukan DKN sebetulnya merupakan agenda lama yang dulu dimasukan dalam RUU Kamnas
-
Wantannas Tunggu Putusan Jokowi Soal Perubahan Menjadi Dewan Keamanan Nasional
Gusti Putu mengatakan keputusan mengenai perubahan nama menjadi Dewan Keamanan Nasional berada di tangan Jokowi.
-
Usulan Polri di Bawah Kementerian, Habiburokhman: Jangan Terlalu Banyak Eksperimen, Kasihan Rakyat
Habiburokhman menilai apa yang sudah ada saat ini tetap dipertahankan, dengan meningkatkan pengawasan terhadap institusi Polri.
-
Usulan Polri di Bawah Kementerian Perlu Kajian Mendalam dan Komprehensif
Usulan soal isu Polri di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional, perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.
-
Pakar Hukum Menilai Wacana Polri di Bawah Kementerian Perlu Dipertimbangkan Efektifitasnya
Jika menambah kementerian baru maka tidak sesuai dengan semangat debirokratisasi yang seharusnya ada perampingan birokrasi dan perampingan kelembagaan
-
Tak Setuju Usulan Polisi di Bawah Kementerian, Sahroni: Jangan Sampai Polisi Jadi Alat Politik
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni nilai kepolisian harus tetap berada langsung di bawah komando presiden, mengingat posisinya yang strategis.
-
Lemhannas RI Usulkan Pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional
Usulan ini muncul dari Lemhannas karena belum ada Lembaga politik yang merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri.
-
Anggota DPR: Belum Ada Urgensi Pembentukan DKN
Charles Honoris membeberkan, wacana adanya DKN sebenarnya sudah pernah digulirkan melalui Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Koalisi mempertanyakan pembentukan DKN dan meminta rencana tersebut dikaji kembali secara seksama dan mendalam.
