Ekonomi RI Melemah, Hipmi Desak Pemerintah Segera Bertindak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Pemerintah segera melakukan langkah-langkah extraordinary untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari menyoroti pelemahan ekonomi pada kuartal I 2025 yang hanya tumbuh 4,87 persen. 

"Jika dicermati, faktor konsumsi menjadi biang kerok capaian ini," ulas Akbar dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah yang selama ini menjadi trigger utama pertumbuhan ekonomi, justru porak-poranda. 

Perbandingannya, pada kuartal I 2024 komponen ini dapat tumbuh 20,44 persen. Namun kuartal I 2025 justru minus 1,38 persen.

Akbar juga menyoroti pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT).

Kuartal I 2025 LNPRT hanya tumbuh 3,07 persen. Padahal di periode yang sama tahun lalu, LNPRT tumbuh 24,14 persen. 

Begitu juga dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), turun menjadi 4,89 persen dari kuartal I 2024 yang mampu tumbuh 4,91 persen. 

Padahal, porsi PKRT dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I 2025 mencapai 54,53 persen.

"Konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen justru melambat. Sederhananya, komponen pengeluaran kita terseok-seok, sehingga membebani pertumbuhan ekonomi," urai Akbar.

Selain itu, Akbar juga mengkritisi jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran sejak Februari 2024 naik 82 ribu orang atau 1,11 persen menjadi 7,28 juta orang.

Menurut Akbar, indikator pelemahan ekonomi sebenarnya sudah nampak saat Idul Fitri, kemarin.

Mulai dari penurunan jumlah pemudik hingga 24 persen, dan asumsi perputaran uang yang turun hingga 12,28 persen.

"Artinya, masyarakat memang tidak memegang uang. Kalaupun ada, ya sedikit. Sehingga mereka menahan untuk membelanjakannya. Tanpa momen Lebaran, sudah pasti ekonomi kuartal I 2025 tumbuh lebih lambat dari 4,87 persen," beber Akbar.

Dengan sengkarut persoalan ini, Akbar meminta Pemerintah segera memperbaiki iklim investasi secara tuntas.