Bicara Pemakzulan Gibran, Eks Danjen Kopassus Singgung Moral Wapres RI hingga Akun Fufufafa

"Melihatnya bukan karena ada sentimen, ada dendam politik, tapi demi rasa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Gibran Dianggap Tak Punya Kualitas

Sebelumnya, Soenarko juga sempat mengungkapkan bahwa Gibran tidak memiliki kualitas sebagai Wakil Presiden RI.

"Setelah enam bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini," ujar Soenarko dikutip dari YouTube Diskursus Net, pada Jumat (2/5/2025).

"Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada presiden biar didengar oleh pemerintah," imbuhnya.

Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, menurut Soenarko, para purnawirawan TNI berniat baik memberi masukan kepada Prabowo untuk mengganti Wakil Presiden RI.

"Kita ini manusia kapan saja bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kapan saja kita bisa sakit. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan, yang kemudian tugas-tugas pemerintahan ditangani oleh Gibran," tambahnya.

"Sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral," kata Soenarko.

"Karena itu dengan niat baik, dengan niat tulus, kita nggak punya apa-apa. Memberi masukan kepada presiden, karena kita enggak bisa masuk untuk memberikan masukan secara tertutup," tandasnya.

Isi 8 Sikap Forum Purnawirawan TNI, Termasuk Pemakzulan Gibran

Forum Purnawirawan TNI menjadi sorotan publik setelah mengumumkan delapan sikap mereka, termasuk pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.

Adapun usulan tersebut sempat disampaikan ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4/2025).

Baca juga: Purnawirawan TNI Gulirkan Pemakzulan Gibran, Golkar Solid Kawal Pemerintahan yang Sah Hingga 2029

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya, yakni Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi, Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto, Laksamana (Purn) TNI Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) TNIHanafie Asnan, hingga Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.

Sementara, ada delapan sikap yang sudah disepakati Forum Purnawirawan TNI yaitu:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.