Wapres Gibran Kunjungan ke NTT Saat Prabowo Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI AD

Wapres menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian, termasuk dengan memastikan ketersediaan alat dan mesin pertanian, pupuk, dan irigasi yang memadai bagi para petani. 

Dengan penyerahan alat pertanian di Desa Kolisia, ia berharap produktivitas petani dapat meningkat signifikan, sekaligus mendukung upaya besar menuju kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia, khususnya NTT. 

PPAD ungkap alasan Gibran tak diundang

Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, mengungkap alasan tidak diundangnya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara halalbihalal PPAD di Balai Kartini, Jakarta pada Selasa (6/5/2025).

Komaruddin menjelaskan bahwa acara ini memang ditujukan khusus untuk keluarga besar TNI.

Dia menyatakan adanya kepala daerah yang hadir karena keluarganya merupakan tentara. 

“Ini kan purnawirawan dan keluarga besar tentara. Seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, itu keluarga besar tentara. Makanya saya sebut sebagai Sri Sultan, bukan gubernur,” ujar Komaruddin.

Acara halalbihalal kali ini dihadiri oleh 1.210 peserta. Rinciannya, 1.004 purnawirawan TNI AD dan lebih dari 200 anggota keluarga besar tentara dari berbagai wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Ia pun memastikan acara tersebut tidak berkaitan dengan isu pemakzulan Gibran dari Wakil Presiden RI.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang rutin digelar oleh para purnawirawan TNI AD. 

“Tidak, bahwa acara ini halalbihalal yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh purnawirawan. Kalau tahun kemarin di Balai Sudirman, tahun ini di Balai Kartini. Jadi tidak ada dikaitkan dengan respon delapan pernyataan purnawirawan,” jelasnya.

Ia memahami, isu pemakzulan Gibran menjadi perbincangan di kalangan keluarga besar PPAD, akan tetapi hal itu tidak menjadi sikap organisasi. 

“Kalau tentara itu walaupun sudah pensiun, tetapi dia terus mengabdi. Jadi pola pikirnya pasti sama, berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI,” jelasnya.

Terkait apakah PPAD berkomunikasi dengan para purnawirawan yang menyampaikan delapan tuntutan politik beberapa waktu lalu, Komaruddin menyatakan hal tersebut adalah hak pribadi. 

“Secara demokrasi wajar-wajar saja. Mereka sudah berbuat untuk bangsa ini, dan itu bentuk keinginan membantu pemerintah,” jelasnya.

Komaruddin menegaskan, meski para purnawirawan punya hak berpendapat secara politik, mereka tetap menjunjung nilai-nilai kejuangan. 

Baca juga: Bicara di Hadapan Purnawirawan, Presiden Prabowo: TNI Selalu Dituduh Ingin Jadi Diktator