Jenderal Agus Dianggap Tidak Perlu Diganti usai Kisruh Mutasi Letjen Kunto: Potensi TNI Tak Stabil

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai Jenderal Agus Subiyanto tidak perlu diganti sebagai Panglima TNI usai kisruh terkait mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I.

Adapun hal ini menjawab pernyataan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, yang menilai Jenderal Agus layak untuk diganti usai polemik mutasi Letjen Kunto.

Khairul mengatakan usulan Hasanuddin tersebut tidak bisa dijadikan patokan secara kelembagaan yaitu DPR seperti yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Tatib).

"Dalam sistem ketatanegaraan yang sehat, desakan dari seorang anggota DPR (meski berlatar militer dan senior), saya kira tidak bisa menjadi dasar tunggal untuk mengambil keputusan strategis seperti pergantian Panglima TNI."

"Evaluasi terhadap Panglima TNI, jika memang diperlukan, bisa dilakukan secara kolektif melalui Komisi I dan dilaporkan kepada Pimpinan DPR untuk kemudian diteruskan kepada Presiden sebagai pertimbangan formal," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (6/5/2025).

Khairul pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi TNI tetap objektif dan memegang prinsip profesionalisme ketika memang akan mengganti Agus sebagai Panglima TNI.

Dia tidak ingin jika pergantian benar-benar terjadi, maka bukan karena tekanan politis dari segelintir orang seperti Hasanuddin.

"Dengan demikian, pernyataan TB Hasanuddin lebih tepat dipahami sebagai opini pribadi, bukan desakan institusional DPR."

"Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI tentunya harus tetap berpijak pada prinsip profesionalisme dan objektivitas, bukan tunduk pada tekanan politis yang tidak melalui mekanisme konstitusional," tuturnya.

Baca juga: Komentar Jenderal Dudung soal Pembatalan Mutasi Letjen Kunto: Tak Ada Hubungan dengan Try Sutrisno

Kendati demikian, Khairul mengakui bahwa ada kesan di tubuh TNI tengah ada persoalan setelah kisruh mutasi Letjen Kunto.

Namun, menurutnya, hal tersebut belum menjadi alasan mutlak hingga harus Jenderal Agus diganti sebagai Panglima TNI.

Dia menganggap belum ada kegagalan strategis besar yang dilakukan Jenderal Agus sehingga perlu diganti.

"Kasus Letjen Kunto memang menimbulkan kesan adanya persoalan dalam rotasi dan pembinaan karier, terutama menyangkut perwira dengan potensi kepemimpinan strategis."

"Namun perlu dicatat, sampai saat ini menurut saya belum tampak adanya kegagalan strategis besar yang bisa secara objektif dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Panglima TNI harus segera diganti," tuturnya.

Khairul menilai, hingga saat ini, Jenderal Agus masih bekerja sesuai koridor selama menjabat sebagai Panglima TNI.

Dia mengatakan Jenderal Agus masih menjalankan fungsi-fungsi operasional secara normatif.

Sehingga, Khairul menganggap jika Prabowo benar-benar mengganti Jenderal Agus karena desakan segelintir orang seperti Hasanuddin, maka justru akan menimbulkan ketidakstabilan di tubuh TNI.

"Saya kira Presiden Prabowo akan melihat situasi ini secara jernih, karena mengganti pejabat tidak selalu bisa dijadikan solusi instan atas kegaduhan," tuturnya.

Namun, Khairul mengingatkan jika memang perlu adanya penyegaran di level perwira tinggi (pati) seperti Panglima TNI, maka Prabowo perlu mempersiapkan dengan cermat dan kalkulasi matang.

Dia berharap orang yang mampu menggantikan Jenderal Agus jika memang diganti adalah sosok yang memiliki visi pertahanan modern, semangat reformasi, hingga rekam jejak kepemimpinan lintas matra.

"Kalaupun dinilai perlu penyegaran, maka penggantiannya pasti akan disiapkan dengan cermat dan kalkulasi yang matang agar menjadi momentum korektif."

"Dan mestinya merupakan sosok yang pernah atau sedang menjabat kepala staf angkatan, yang dipandang paling mampu menjembatani visi pertahanan modern dengan semangat reformasi, memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik, serta rekam jejak kepemimpinan lintas matra yang dapat menjaga stabilitas internal," pungkasnya.

Jenderal Agus Disebut Harus Diganti karena Dianggap Gampang Diintervensi

Sebelumnya, Hasanuddin menilai Jenderal Agus Subiyanto tidak layak lagi menjadi Panglima TNI buntut polemik mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo.

TB Hasanuddin menganggap Jenderal Agus mudah diintervensi oleh pihak dari luar TNI terkait keputusan-keputusan strategis yang dilakukannya seperti mutasi Letjen Kunto.

"Kalau saya lihat pimpinan TNI ini sudah tidak efektif lagi. Mengapa? Jadi mudah diintervensi, mudah dikendalikan, dan bukan oleh presiden tetapi oleh orang di luar kapasitas."

"Kalau misalnya orang sipil bisa mengendalikan Panglima TNI, matilah kita," katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di YouTube Kompas TV, Senin (5/5/2025).

Baca juga: Kisruh Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, Pengamat: Ada Potensi Matahari Kembar dalam Isu Ini

Hasanuddin mengungkapkan tidak layaknya Jenderal Agus menjadi Panglima TNI ditambah ketika memberikan pernyataan terkait polemik revisi UU TNI yang dinilai publik dapat membangkitkan dwifungsi kembali layaknya di era Orde Baru.

Namun, bukannya membantah, Jenderal Agus justru mengungkapkan bahwa TNI telah menjadi institusi multifungsi setelah adanya revisi UU TNI.

Hasanuddin menilai ketika Jenderal Agus tidak segera dicopot jabatannya sebagai Panglima TNI, maka akan semakin banyak kebijakan hingga pernyataan yang kontraproduktif ke depannya.

"Ada sebuah pernyataan bahwa TNI akan kembali ke dwifungsi, tiba-tiba Panglima TNI mengatakan bukan kembali ke dwifungsi, bahkan TNI sudah multifungsi."

"Bagaimana ini menjelaskannya? Kan harusnya mengatakan tidak mungkin kami kembali ke dwifungsi, bahwa perubahan-perubahan untuk kepentingan bangsa dan negara, yes, tetapi justru disebut multifungsi," jelasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)